TARAKAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak Mei hingga Agustus mendatang dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Tak hanya usaha konvensional, sensus kali ini juga menyasar pelaku usaha digital seperti reseller, jasa titip (jastip), hingga bisnis online yang selama ini kerap luput dari pendataan.
Kepala BPS Tarakan, Umar Riyadi menjelaskan sensus ekonomi tahun ini dibagi dalam dua tahap utama. Tahap pertama berlangsung sejak Mei hingga pertengahan Juni 2026 dengan fokus pada usaha menengah dan besar.
“Kami siapkan sebanyak 169 petugas untuk diterjunkan dalam pelaksanaan sensus ini, terdiri dari 148 petugas pencacah dan 21 petugas pengawas,” ujarnya.
Pada tahap awal, perusahaan diminta melakukan pengisian data secara mandiri melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) menggunakan tautan resmi dari BPS.
“Unit usaha besar maupun menengah diminta mengisi link yang dibagikan BPS secara mandiri,” jelasnya.
Menurut Umar, metode ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan perusahaan mengoordinasikan data dari berbagai divisi sebelum diinput ke sistem. “Kalau diisi secara mandiri, mereka punya waktu untuk berkoordinasi antar divisi agar data sensus bisa diisi secara lengkap,” katanya.
Memasuki tahap kedua yang dimulai 15 Juni hingga Agustus 2026, lanjut Umar, BPS akan menerapkan metode door to door dengan menyasar seluruh wilayah permukiman. Pada tahap ini petugas akan menyisir seluruh wilayah permukiman untuk memvalidasi data usaha sekaligus memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Pendekatan ini dilakukan untuk menangkap perubahan pola ekonomi masyarakat yang kini semakin mengarah ke platform digital.
“Sekarang pola transaksi masyarakat sudah berubah. Ada yang bilang jualan di toko sepi, tapi jualan online ramai. Ini yang perlu ditangkap datanya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, banyak usaha berbasis digital yang tidak terlihat secara fisik sehingga membutuhkan pendataan langsung di lapangan. “Sambil mendata rumah, kami juga ingin menangkap usaha-usaha yang selama ini tidak terlihat secara langsung, misalnya reseller atau pelaku jasa titip,” ujarnya.
Selain aktivitas ekonomi, petugas juga akan memperbarui data sosial ekonomi masyarakat secara langsung saat kunjungan. Untuk menjamin keamanan, seluruh petugas sensus dibekali identitas resmi berupa kartu ID berbarcode serta rompi khusus BPS.
“Petugas sensus wajib memiliki identitas resmi berupa ID card dengan barcode yang memuat nama dan tugasnya,” tegas Umar.
Seluruh proses pendataan kini dilakukan secara digital menggunakan aplikasi, sehingga data responden langsung terinput ke server BPS tanpa formulir kertas. BPS juga memastikan fleksibilitas waktu pendataan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat, termasuk kemungkinan dilakukan pada malam hari maupun hari libur.
“Harapannya masyarakat bisa menerima petugas dengan baik dan memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini,” pungkasnya. (rz)
