TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mengawal percepatan pembangunan Jalan Sembakung–Kabupaten Tana Tidung (KTT) agar masuk dalam prioritas pendanaan pemerintah pusat pada 2027. Ruas jalan sepanjang 19,5 kilometer yang telah dirintis warga secara swadaya itu dinilai menjadi kunci membuka keterisolasian wilayah sekaligus mempercepat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Sembakung.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Swadaya Percepatan Pembangunan Desa Atap di Kantor DPRD Kaltara, Selasa (28/7), Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain menyebut, sekitar 11,5 kilometer badan jalan telah berhasil dibuka secara gotong royong oleh masyarakat. Kini, pemerintah daerah didorong segera menindaklanjuti agar jalan tersebut dapat difungsikan.
“Kami akan terus mengawal usulan ini agar menjadi prioritas. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Muddain.
Menurutnya, hasil audiensi DPRD bersama DPUPR-Perkim Kaltara dan Kementerian Pekerjaan Umum membuka peluang pendanaan sekitar Rp200 miliar pada 2027 untuk pembangunan infrastruktur kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kaltara, khususnya Kabupaten Nunukan dan Malinau. DPRD merekomendasikan agar sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Jalan Sembakung–KTT.
Selain pembangunan jalan, DPRD juga mendukung usulan masyarakat terkait program transmigrasi lokal guna memperkuat kawasan ketahanan pangan di Kecamatan Sembakung.
Pemprov Kaltara diminta mempercepat proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan produksi agar lahan dapat digunakan secara legal untuk sektor pertanian, sementara 11 kelompok tani didorong segera mengajukan izin pengelolaan.
Ketua Tim Swadaya Percepatan Pembangunan Desa Atap, Samsun S. Abjiah mengatakan, masyarakat telah membuktikan komitmennya dengan membuka badan jalan sepanjang 11,5 kilometer dari total rencana 19,5 kilometer tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
Menurutnya, jika akses tersebut rampung, waktu tempuh dari Sembakung menuju Tanjung Selor yang saat ini mencapai sembilan hingga sepuluh jam dapat dipangkas menjadi sekitar empat hingga lima jam, sekaligus menjadi jalur alternatif saat banjir melanda wilayah Sembakung.
“Akses jalan bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, terutama untuk pelayanan kesehatan dan mobilitas ekonomi,” ungkapnya. (rm)
