TARAKAN – Kelangkaan Biosolar bersubsidi kembali mengganggu aktivitas angkutan logistik di Tarakan. Pengusaha mengeluhkan pasokan yang kerap tersendat setiap tanggal 26 hingga awal bulan, saat armada seharusnya tetap bergerak mengangkut barang dari pelabuhan.
Keluhan itu disampaikan Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Tarakan, Efri, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Tarakan, Pertamina, pemerintah daerah, dan pihak terkait, Rabu, (19/8/2026).
Menurut dia, anggota asosiasi kerap mendapati Biosolar tidak tersedia di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjelang pergantian bulan. “Informasi dari teman-teman yang biasa ngantri itu tanggal 26 ke atas kadang-kadang enggak ada. Sampai tanggal 1, tanggal 2,” kata Efri.
Pengusaha, menurut dia, tidak memperoleh informasi jelas mengenai penyebab pasokan terhenti. Mereka baru mengetahui kondisi itu setelah datang ke SPBU.
Gangguan pasokan tersebut berdampak pada distribusi barang dari pelabuhan ke berbagai wilayah Tarakan. Sekitar 170 kendaraan anggota ALFI/ILFA, mulai dari trailer, tronton hingga truk kayu, bergantung pada kelancaran pasokan bahan bakar untuk menjalankan kontrak pengangkutan. Ketika Biosolar subsidi tidak tersedia, pengusaha terpaksa membeli BBM nonsubsidi.
Efri mengatakan langkah itu dilakukan agar armada tetap beroperasi dan kewajiban kontrak tidak terganggu. Namun kenaikan biaya bahan bakar berusaha mereka tahan agar tidak serta-merta diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan tarif distribusi.
“Teman-teman sementara masih berusaha pakai non-subsidi. Sesuai dengan kewajiban teman-teman untuk menyelesaikan kontrak mereka,” ujarnya.
Persoalan lain muncul karena SPBU Persemaian menjadi salah satu lokasi yang diandalkan untuk memperoleh Biosolar. Armada yang berangkat dari pelabuhan harus mengeluarkan bahan bakar untuk perjalanan pulang-pergi ke SPBU. Konsumsinya berkisar 10-20 liter, tergantung jenis kendaraan.
ALFI/ILFA juga meminta Pertamina membantu kendaraan yang mengalami persoalan barcode, termasuk kendaraan yang kehilangan barcode. Efri berharap akses pengisian Biosolar bagi kendaraan yang memenuhi ketentuan dapat segera dipulihkan.
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mempertanyakan perbedaan antara keluhan pengusaha dan penjelasan Pertamina mengenai kecukupan pasokan. DPRD menilai jika suplai tersedia tetapi Biosolar tetap sulit diperoleh, persoalan perlu ditelusuri di jalur distribusinya.
“Menurut info Pertamina sih pada dasarnya suplai mereka itu sudah cukup. Nah, tapi kan masih terjadi kelangkaan. Ini masalahnya di mana?” kata Randy.
DPRD menduga persoalan bisa terjadi pada distribusi di tingkat SPBU. Namun Randy menegaskan, lembaganya belum menyimpulkan adanya penyimpangan. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaktepatan sasaran, kebocoran distribusi, atau kendala lain.
Langkah pertama yang didorong DPRD adalah memastikan seluruh kendaraan penerima Biosolar memiliki barcode. Setelah pendataan selesai, DPRD bersama tim monitoring akan mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar kuota diterima kendaraan yang memang berhak.
Randy juga menyoroti perbedaan data kebutuhan dan distribusi Solar yang muncul dalam rapat. Kebutuhan tahunan Tarakan disebut berada di kisaran 30 ribu hingga 39 ribu ton, sedangkan distribusi yang dipaparkan sekitar 15 ribu ton per tahun.
Angka tersebut, kata dia, masih perlu dikonfirmasi. Persoalan pasokan BBM dinilai tidak hanya menyangkut pengusaha logistik. Sejumlah proyek pembangunan di Tarakan juga membutuhkan armada dan kendaraan operasional.
DPRD berencana berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk memeriksa penggunaan BBM dalam rencana anggaran biaya proyek. “Yang penting kuota BBM kita cukup sehingga nanti proses pembangunannya itu tidak terhambat,” ujar Randy.
Jika suatu proyek menetapkan penggunaan BBM nonsubsidi, ketentuan itu harus dijalankan. Sebaliknya, penggunaan BBM subsidi harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. (rz)