TARAKAN – Persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Tarakan mendorong DPRD dan kepolisian memperkuat jalur komunikasi. Kedua lembaga sepakat koordinasi diperlukan agar informasi dari lapangan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus bersama jajaran DPRD dengan Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas di ruang kerja Kapolres, Rabu, (19/8/2026). Pertemuan berlangsung sekitar pukul 10.45 Wita.
Yunus mengatakan, pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi. DPRD, kata dia, memiliki fungsi dan kewenangan berbeda dengan kepolisian. Namun, sejumlah persoalan warga membutuhkan keterlibatan lintas lembaga sehingga komunikasi menjadi bagian penting dalam penanganannya.
“Pertemuan seperti ini penting untuk menjaga komunikasi. DPRD punya fungsi dan kewenangan sendiri, kepolisian juga punya tugasnya. Tetapi ketika ada persoalan di masyarakat, koordinasi antarinstansi tetap diperlukan agar penanganannya bisa berjalan dengan baik,” kata Yunus.
Ia mengatakan, dinamika masyarakat terus berubah. Karena itu, DPRD membutuhkan saluran komunikasi yang baik dengan kepolisian untuk menyampaikan persoalan yang ditemukan melalui fungsi pengawasan maupun kegiatan di lapangan.
“Kondisi di masyarakat terus bergerak. Karena itu, komunikasi dengan kepolisian perlu terus dijaga. DPRD juga bisa menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan sehingga dapat menjadi bahan koordinasi bersama,” ujarnya.
Menurut Yunus, koordinasi juga penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Tarakan. Komunikasi yang terjaga memungkinkan pemerintah dan aparat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan warga sebelum menentukan langkah penanganan.
Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas menyambut baik penguatan komunikasi tersebut. Ia mengatakan, kepolisian membutuhkan koordinasi dengan DPRD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengetahui persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda sangat penting. Kami perlu mengetahui persoalan yang ada di masyarakat dan membangun komunikasi dengan seluruh pihak agar setiap permasalahan bisa ditangani secara tepat,” kata Bonifasius.
Bonifasius menegaskan, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri menjaga keamanan dan ketertiban. Informasi dari DPRD dan unsur pemerintahan lain diperlukan agar polisi memiliki gambaran yang lebih luas mengenai kondisi di lapangan.
“Kami terbuka terhadap informasi dan masukan dari DPRD maupun unsur lainnya. Yang terpenting adalah komunikasi tetap berjalan sehingga persoalan yang muncul bisa segera diketahui dan dicarikan langkah penanganannya,” ujarnya.
Penguatan komunikasi itu diharapkan berlanjut di luar pertemuan formal. Ketika persoalan muncul dan membutuhkan penanganan bersama, DPRD dan Polres Tarakan diharapkan dapat bergerak melalui koordinasi yang lebih cepat sehingga respons terhadap dinamika masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. (rz