TANJUNG SELOR – Video di media sosial (medsos) yang menggambarkan pemerintah daerah seolah tak hadir saat bencana melanda Kalimantan Utara (Kaltara) membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara angkat bicara. Lembaga itu menyatakan penanganan banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan tetap berjalan, meski tidak seluruh aktivitasnya terlihat di ruang publik.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh mengatakan, penanggulangan bencana dilakukan secara terukur dan mengikuti ketentuan perundang-undangan serta standar operasional prosedur (SOP). Ia meminta masyarakat tidak membangun kesimpulan hanya dari potongan video di media sosial.
“Penyelenggaraan dan layanan penanggulangan bencana di Kalimantan Utara tidak pernah berkurang dan terus berjalan optimal. Seluruh tahapan tindakan mengacu pada UU Penanggulangan Bencana serta SOP yang ketat,” kata Ferry, Sabtu (29/8/2026).
Menurut dia, BPBD provinsi memiliki peran berbeda ketika bencana masih berstatus kabupaten atau kota. Dalam kondisi tersebut, BPBD Kaltara berfungsi sebagai koordinator sekaligus supporting system untuk memperkuat penanganan BPBD di daerah.
Kekuatan penuh BPBD provinsi akan dikerahkan ketika status bencana dinaikkan menjadi tanggap darurat provinsi. “Jika statusnya telah dinaikkan menjadi Tanggap Darurat Provinsi, maka BPBD Provinsi akan menerjunkan kekuatan penuh,” ujar Ferry.
Kesiapsiagaan itu, kata Ferry, telah disiapkan sejak awal tahun. Pemerintah Provinsi Kaltara menerbitkan SK Kesiapsiagaan Kebencanaan pada 7 Januari untuk memetakan potensi bencana hidrometeorologi. Pemprov juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5 miliar untuk penanganan banjir dan longsor serta membentuk Struktur Komando Posko Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) pada 26 Mei.
Penanganan bencana juga tidak dilakukan BPBD seorang diri. Ferry menyebut koordinasi melibatkan TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Manggala Agni, Pertamina, BPBD kabupaten dan kota, hingga relawan.
Untuk menjaga ketepatan informasi, BPBD mengandalkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang memantau cuaca dan potensi bencana secara real-time. Data kebakaran, misalnya, disinkronkan antara pemantauan satelit dan pemeriksaan langsung di lokasi.
Ferry mengakui keterbatasan personel dan operasional. Namun, ia memastikan kondisi itu tidak menghentikan fungsi koordinasi, pengolahan data, maupun pengerahan tim ke lokasi bencana. Ia meminta masyarakat merujuk informasi kebencanaan pada kanal resmi BPBD dan tidak mudah mempercayai narasi yang beredar di media sosial. (rk)
