NUNUKAN – Ruang fiskal Kabupaten Nunukan menyempit dalam APBD Perubahan 2026. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipangkas Rp48,39 miliar, sementara anggaran belanja modal yang menopang pembangunan justru tergerus hampir Rp94 miliar.
Dalam Nota Keuangan APBD Perubahan 2026 yang disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Rabu (16/9/2026), target PAD turun dari Rp165,60 miliar menjadi Rp117,20 miliar.
Penurunan tersebut mencapai sekitar 29 persen. PAD menjadi salah satu komponen yang mengalami koreksi paling besar dalam struktur pendapatan daerah.
Secara keseluruhan, target pendapatan Nunukan turun Rp61,13 miliar, dari Rp1,830 triliun menjadi Rp1,769 triliun.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga terkoreksi, meski tidak sebesar penurunan PAD. Angkanya turun Rp11,36 miliar, dari Rp1,651 triliun menjadi Rp1,640 triliun.
Sumber pendapatan lainnya ikut turun dari Rp13,17 miliar menjadi Rp11,80 miliar.
Pemerintah daerah menyebut perubahan tersebut tidak lepas dari kondisi fiskal daerah serta dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Penyesuaian Rancangan Perubahan APBD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan dinamika kebijakan Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat,” kata Irwan.
Tekanan pendapatan kemudian berimbas pada sisi belanja. Total belanja daerah dipangkas Rp77,17 miliar, dari Rp2,056 triliun menjadi Rp1,979 triliun.
Yang paling mencolok adalah belanja modal. Anggarannya turun Rp93,86 miliar, dari Rp511,80 miliar menjadi Rp417,94 miliar.
Di sisi lain, belanja operasi justru meningkat Rp61,14 miliar. Anggaran tersebut naik dari Rp1,288 triliun menjadi Rp1,349 triliun.
Belanja transfer juga mengalami pengurangan, dari Rp248,94 miliar menjadi Rp204,49 miliar. Sementara belanja tidak terduga tetap dialokasikan Rp7 miliar.
Perubahan postur tersebut membuat APBD Perubahan 2026 masih mencatat defisit Rp209,39 miliar. Defisit itu ditutup melalui pembiayaan daerah dengan nilai yang sama.
Irwan mengatakan penyesuaian dilakukan agar struktur APBD lebih realistis dengan kemampuan keuangan daerah.
“Penyesuaian mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai upaya menjaga kesinambungan fiskal serta memastikan postur anggaran lebih realistis sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Meski ruang fiskal menyusut, pemerintah daerah tetap menyatakan anggaran diarahkan untuk program prioritas. Di antaranya sektor pertanian, infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan publik.
RAPBD Perubahan 2026 selanjutnya dibahas bersama DPRD Nunukan sebelum mendapat persetujuan dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dievaluasi. (ryn)
