TANJUNG SELOR – Suandi (60), ditemukan meninggal dunia di dalam gerobak jualan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya di kawasan Pujasera Tanjung Selor, Senin (14/9) lalu. Kematian warga yang hidup seorang diri itu memunculkan sorotan mengenai penanganan pemerintah terhadap warga terlantar tersebut.
Di tengah sorotan itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bulungan menyebut Suandi sebenarnya telah beberapa kali mendapat intervensi sebelum meninggal. Bantuan yang diberikan antara lain layanan kesehatan, pengurusan dokumen kependudukan, kepesertaan BPJS Kesehatan hingga upaya memulangkannya ke kampung halaman.
Kepala Dinsos Bulungan H. Mahmuddin mengatakan, pihaknya telah mengetahui kondisi Suandi dan berulang kali berupaya memberikan pelayanan.
“Berdasarkan fakta di lapangan, aktivitas keseharian korban mulai dari tidur hingga mandi memang dilakukan di atas gerobak tersebut,” kata Mahmuddin saat dikonfirmasi media ini, Senin (21/9/2026).
Keterangan Dinsos tersebut muncul setelah kematian Suandi menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah daerah dipertanyakan karena korban diketahui telah lama tinggal di gerobak dalam kondisi kesehatan yang tidak baik.
Menurut Mahmuddin, penanganan terhadap Suandi tidak berhenti pada pendataan. Dinsos bersama instansi terkait sempat membawa korban ke dinas kesehatan dan puskesmas serta berkoordinasi dengan Dukcapil.
“Kita sudah bawa ke dinas kesehatan, kita bawa ke puskesmas, kita bawa Dukcapil. Kita duduk bersama, dibuat berita acara,” ujarnya.
Dinsos juga mengupayakan agar Suandi kembali ke kampung halaman. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena yang bersangkutan menolak pulang maupun ditempatkan di panti sosial.
Keterangan itu sebelumnya juga disampaikan kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Bulungan AKP Rio Adi Pratama mengatakan, berdasarkan keterangan warga, Suandi pernah ditawari untuk dipulangkan, tetapi memilih tetap tinggal di gerobak.
“Dari keterangan saksi, korban sudah pernah dilaporkan untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Namun, korban menolak dan tetap ingin tinggal di gerobak jualan tersebut,” kata Rio.
Mahmuddin menambahkan, Dinsos bahkan telah memberikan uang untuk biaya kepulangan sejak Juni. Namun, menurut dia, uang tersebut tidak digunakan untuk membeli tiket.
“Kita sudah berupaya sejak bulan Juni memberikan uang untuk tiket pulang. Bukannya dibelikan tiket, tapi digunakan untuk hal lain,” ujarnya.
Upaya pendekatan juga melibatkan aparat keamanan dan pekerja malam. Namun, Suandi tetap menolak ketika dibujuk untuk meninggalkan gerobaknya.
Di sisi lain, Dinsos tetap melakukan intervensi administratif. Suandi dibuatkan KTP setempat dan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
Sebelum meninggal, Suandi diketahui memiliki riwayat sakit. Polisi menyebut warga sekitar mengetahui korban kerap mengalami batuk serta sakit pada bagian kaki yang membuatnya kesulitan berjalan.
Mahmuddin mengatakan, kondisi kesehatan Suandi juga sempat memburuk sebelum meninggal. “Memang sebelum meninggalnya lansia tersebut, kondisinya memburuk dan kambuh pada waktu malam hari ketika yang bersangkutan tetap memilih tinggal di gerobaknya,” katanya.
Suandi ditemukan warga sekitar pukul 08.30 WITA pada 14 September. Saksi bernama Marlina, 54 tahun, menemukan korban saat hendak bekerja. Setelah memastikan korban tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, warga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
Jenazah Suandi kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Tanjung Selor untuk penanganan serta pemeriksaan lebih lanjut.
Kasus ini kemudian menempatkan Dinsos pada dua sisi persoalan, tuntutan agar pemerintah melindungi warga terlantar dan keterbatasan intervensi ketika warga yang bersangkutan menolak dipulangkan atau ditempatkan di layanan sosial.
Mahmuddin mengatakan, Dinsos tetap berupaya menangani warga dengan kondisi serupa meski langkah mereka kerap mendapat kritik di media sosial.
“Meskipun demikian, kami tetap berupaya menampung dan mengurus mereka meski sering kali menuai kritik atau disalahkan oleh sebagian pihak di media sosial,” katanya.
Ia meminta masyarakat melihat penanganan warga terlantar secara utuh, termasuk upaya yang telah dilakukan sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. (rk)
