TARAKAN – Maraknya bangunan permanen di atas lahan Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) di Kota Tarakan menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan. Kondisi ini dinilai terjadi akibat belum jelasnya batas zona berbahaya serta lemahnya pengawasan, sehingga masyarakat terus membangun di kawasan yang seharusnya terbatas.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus mengatakan, bangunan permanen kini tersebar hampir di seluruh kawasan WKP, terutama di sepanjang jalan utama. Salah satu wilayah yang disoroti berada di Kelurahan Kampung 1.
“Di pinggir jalan, khususnya Kampung 1, sudah banyak bangunan permanen. Padahal itu masih masuk lahan WKP,” ujar Yunus.
Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di Kampung 4 hingga Kampung 6. Masyarakat bahkan telah mendirikan rumah tinggal dan tempat usaha di area yang masih berstatus wilayah pertambangan.
Yunus menilai situasi ini menunjukkan adanya pembiaran yang berlangsung cukup lama. Ia meminta Pertamina turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, bukan hanya menerima laporan. “Kalau memang berbahaya, sampaikan dengan jelas kepada masyarakat bahwa kawasan itu tidak boleh dibangun. Tapi kalau bisa dimanfaatkan, berikan kepastian,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah disebut berada dalam posisi dilematis. Meski kawasan berstatus WKP, kebutuhan dasar warga yang sudah terlanjur bermukim tetap harus dipenuhi, seperti akses jalan dan drainase.
Namun, karena status lahan belum jelas, pemerintah daerah juga tidak memperoleh manfaat administrasi, termasuk penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Yunus menambahkan, pemasangan plang larangan dinilai belum efektif menghentikan aktivitas pembangunan. Bahkan, aktivitas ekonomi seperti jual beli ikan dan sayur kini mulai tumbuh di kawasan tersebut.
DPRD Tarakan berharap Pertamina segera memberikan kejelasan zonasi dan langkah tegas agar persoalan ini tidak terus berlarut serta menimbulkan risiko di kemudian hari. (rz)
