TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mempertegas komitmennya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (22/6/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah.
Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, nota kesepahaman tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan internal pemerintah.
Menurutnya, sinergi dengan BPKP sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Nota kesepahaman ini menjadi fondasi penting dalam membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan BPKP guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Syarwani.
Ia menjelaskan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks, seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah dituntut terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola organisasi.
Dalam konteks tersebut, BPKP dinilai memiliki peran strategis melalui pendampingan, pembinaan, konsultasi, hingga fungsi pengawasan yang bersifat konstruktif. Melalui kerja sama ini, Pemkab Bulungan menargetkan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perbaikan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan.
“Penguatan sistem pengawasan akan memastikan setiap program dan kegiatan berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Bulungan,” katanya.
Syarwani menekankan, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, efektivitas pengawasan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan bukan sekadar soal penyerapan anggaran, tetapi bagaimana program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan perubahan yang nyata,” tegasnya.
Ia juga menyebut BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas. Selain memperkuat fungsi pengawasan, kerja sama tersebut diharapkan mendukung percepatan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, transformasi digital pemerintahan, hingga penguatan budaya kerja aparatur sipil negara.
Untuk itu, lanjutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memanfaatkan kerja sama tersebut secara maksimal sebagai sarana meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur.
“Pendampingan yang diberikan harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah,” tuturnya.
Syarwani mengajak seluruh jajaran Pemkab Bulungan terus membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, inovasi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen bersama harus terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan pembangunan di Kabupaten Bulungan berjalan lebih berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (rm)
