NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan tetap menempatkan Krayan sebagai wilayah prioritas pembangunan infrastruktur meski ruang fiskal daerah diproyeksikan semakin sempit. Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengatakan, keterbatasan anggaran justru memaksa pemerintah lebih selektif memilih proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat.
APBD Kabupaten Nunukan yang pada 2025 berada di kisaran Rp1,9 triliun diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp1,4 triliun pada 2027. Irwan mengatakan, penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti Krayan.
“Kita tidak mungkin mengeluh terus. Kita harus punya strategi. Kalau berbicara tentang infrastruktur, kita melihat mana yang menjadi skala prioritas. Semua penting dan semua harus dibangun, tetapi dengan keterbatasan anggaran tentu ada yang harus diprioritaskan,” ujar Irwan, Kamis, (20/8/2026).
Salah satu proyek yang didorong adalah pembangunan ruas jalan Lembudud-Kurid melalui skema multiyears pada 2027-2029. Menurut Irwan, kebutuhan akses jalan yang layak di Krayan tidak lagi dapat ditunda. Kondisi geografis yang luas dan keterbatasan transportasi membuat infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
“Kita wajib di 2027 membuat proyek multiyears karena Krayan betul-betul sangat membutuhkan infrastruktur yang baik,” katanya.
Pemkab Nunukan juga ikut menangani kerusakan jalan di Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, meski ruas tersebut berstatus jalan provinsi. Irwan mengatakan, pemerintah daerah tidak dapat mengabaikan kerusakan yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.
“Kawasan Krayan adalah masyarakat saya. Walaupun jalan tersebut jalan provinsi, saya merasa masyarakat saya membutuhkan perhatian,” ujar dia.
Untuk penanganan kerusakan infrastruktur itu, Pemkab Nunukan mengalokasikan sekitar Rp983 juta melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Dari 13 jembatan yang mengalami kerusakan berat, lima di antaranya telah mendapat intervensi melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Irwan juga berharap dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Pemprov disebut menyiapkan anggaran lebih dari Rp10 miliar untuk menangani sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan berat.
Sementara pada 2027, pemerintah pusat disebut menyiapkan sekitar Rp30 miliar melalui IJB untuk penanganan ruas jalan di Krayan yang berstatus jalan nasional.
“Kita berharap berbagai sumber pembiayaan tersebut dapat disinergikan sehingga penanganan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Irwan. (ryn)
