NUNUKAN – Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini menjadi sorotan warga. Pasalnya, banyak warga mengaku mengalami penururnan status desil, yang mengakibatkan terhentinya penyaluran bantuan sosial bagi sejumlah warga.
Persoalan ini juga mencuat usai sejumlah masyarakat mendatangi Anggota DPRD Nunukan, Said Hasan. Mereka umumnya mengeluhkan status kesejahteraan mereka di buku BPS.
Dampaknya, banyak dari mereka tidak mendapatkan hak bantuan yang selama ini menjadi sandaran hidup mereka. Keluhan tersebut memunculkan dugaan bahwa kenaikan desil terjadi akibat pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung.
“Namun saat saya berkoordinasi dengan petugas BPS, mereka mengaku bahwa sensus ini sama sekali tidak berpengaruh atas perubahan desil yang dialami masyarakat Nunukan,” ungkap Said Hasan, Senin (31/08/2026).
Ia mengungkapkan, sebelumnya memang telah dilakukan pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Dinas Sosial, yang diduga kuat menjadi pemicu dari perubahan status tersebut.
“Ada yang mengira ini karena Sensus Ekonomi 2026, setelah saya berkoordinasi dengan pegawai BPS, diperoleh informasi bahwa sensus ekonomi bukan penyebab kenaikan desil,” kata Said Hasan.
Ia pun menyayangkan, persoalan kenaikan desil ini justru terjadi bersamaan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sehingga menimbulkan kesan keliru seolah-olah kegiatan sensus itulah yang bertanggung jawab atas perubahan status kesejahteraan warga.
Kesalahpahaman ini bahkan dirasakan langsung oleh sejumlah mitra BPS yang bertugas melakukan pendataan di lapangan. Petugas mengaku banyak menerima telepon dari warga yang mempertanyakan kenaikan desil mereka sembari mengaitkannya dengan pendataan sensus. Bahkan ada warga yang menjadi enggan dan khawatir untuk didata karena mengira proses tersebut dapat membuat desil mereka semakin naik.
“Yang saya sayangkan, kenaikan desil ini terjadi di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sehingga sensus seakan-akan dikambinghitamkan atas kenaikan yang terjadi. Padahal ini dua hal yang berbeda. Petugas sensus hanya menjalankan pendataan,” kata Said Hasan.
Menyikapi persoalan tersebut, Said Hasan mengimbau warga yang mengalami kenaikan desil namun kondisi ekonominya masih tergolong tidak mampu agar segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah setempat. Hal ini dilakukan agar data warga tersebut dapat diteruskan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
Informasi lainnya, disebutkan bahwa salah satu penyebab bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tiba-tiba terhenti di tengah kondisi ekonomi warga masih sangat sulit disebabkan oleh sejumlah hal. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian status desil dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). (ryn)
