NUNUKAN – Antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di Nunukan kembali mengular. Di tengah pasokan yang tersendat, dugaan pengisian berulang oleh oknum the thunders ikut mencuat. Pemerintah Kabupaten Nunukan tak ingin persoalan itu berlarut. Tim pengawasan distribusi BBM segera disiapkan dengan melibatkan Pertamina, stakeholder terkait, hingga aparat penegak hukum (APH).
Plt Kabag Ekonomi dan Migas Bagian Ekonomi dam Pembangunan (Ekbang) Setkab Nunukan Beny mengatakan, dugaan pengisian berulang tersebut menjadi salah satu laporan yang diterima pemerintah daerah. Namun, informasi itu masih perlu ditelusuri untuk memastikan kebenarannya.
“Saya sempat mendengar informasi terkait the thunders yang mengisi BBM secara berulang. Namun, perlu dilakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut,” ujar Beny, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Beny, pengisian berulang tidak boleh dibiarkan jika terbukti mengganggu pemerataan distribusi. Sebab, BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat berpotensi terkonsentrasi pada pihak tertentu. Kondisi itu juga membuka celah terjadinya penimbunan, spekulasi, dan markup harga.
Karena itu, Pemkab Nunukan, kata Beny, akan membentuk tim koordinasi pemantauan dan pengawasan distribusi BBM. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Nunukan.
“Kita akan koordinasikan bersama APH terkait dan pihak SBM Pertamina Tarakan. Bisa saja nanti Satpol PP ataupun pihak APH melakukan pengawasan langsung di lapangan,” jelasnya.
Beny juga telah meminta pemilik SPBU dan APMS mengatur pola pengisian. Pengelola diminta mencegah pengisian berulang yang berpotensi memangkas kesempatan masyarakat lain mendapatkan BBM.
Di sisi lain, antrean panjang yang terjadi pada Jumat (4/9/2026) juga dipengaruhi keterlambatan kapal pengangkut BBM. Kabut asap karhutla yang menurunkan jarak pandang di laut diduga turut menghambat pelayaran.
“Setelah berkoordinasi dengan SBM Pertamina Tarakan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Utara karena kondisi pelayaran, termasuk Bulungan,” katanya.
Keterlambatan pasokan tersebut kemudian ikut terasa hingga tingkat pengecer. Pemkab Nunukan pun menyiapkan wacana SK pemantauan dengan menggandeng Pertamina Tarakan, stakeholder, dan APH.
Tak hanya keterlambatan, Pemkab juga menghitung potensi penyusutan selama rantai distribusi. Beny menyebut, dari kuota 100 ton, penyusutan bisa mencapai satu ton akibat proses perpindahan dari kapal ke mobil pengangkut hingga dispenser.
Untuk mengurai persoalan pasokan, Pemkab Nunukan telah mengusulkan tambahan kuota BBM melalui dua jalur. Jalur pertama melalui SPBU dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada BPH Migas dan ditembuskan ke Pertamina Tarakan.
Jalur kedua melalui pemerintah daerah dengan menggunakan data pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan dari BPS Kaltara. Usulan itu juga mempertimbangkan geliat ekonomi masyarakat, terutama nelayan, pembudidaya rumput laut, petani, hingga pelaku UMKM.
“Proses surat protap-nya sudah kita serahkan ke BPH Migas. Semoga dapat di-ACC sehingga bisa mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi di daerah,” pungkasnya. (ryn)
