TANJUNG SELOR – Ketergantungan Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap depot penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) di Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi salah satu persoalan yang membayangi kelancaran distribusi BBM di daerah ini. Kaltara hingga kini belum memiliki fasilitas storage BBM sendiri.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, kondisi tersebut membuat pasokan BBM ke Kaltara masih bergantung pada fasilitas penyimpanan di luar daerah. Persoalan itu turut menjadi perhatian pemerintah provinsi di tengah keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Kita selalu koordinasi dengan pusat, terutama ke pihak Pertamina untuk bisa menambah kuota di Kalimantan Utara,” ujar Zainal.
Menurut dia, upaya penambahan kuota menjadi langkah jangka pendek yang terus dilakukan Pemprov Kaltara bersama Pertamina. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM dan memperlancar distribusi di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Namun, penambahan kuota dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar jika Kaltara masih bergantung pada storage di Berau. Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan fasilitas penyimpanan BBM di wilayah Kaltara.
Zainal mengatakan, Pemprov Kaltara akan menggandeng vendor dan investor untuk merealisasikan pembangunan storage tersebut. Persiapan terkait investor maupun lokasi potensial disebut telah dilakukan.
“Pembangunan infrastruktur penting ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang, di mana investor serta lokasi potensialnya kini sudah disiapkan dengan matang,” tuturnya.
Keberadaan storage BBM di Kaltara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap depot di Berau sekaligus memperpendek rantai pasok. Dengan begitu, pemerintah berharap distribusi BBM ke kabupaten dan kota di Kaltara menjadi lebih stabil dan persoalan antrean di SPBU dapat ditekan.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan storage bukan hanya menyangkut infrastruktur penyimpanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pasokan energi Kaltara. (rk)
