TANJUNG SELOR – Dari komitmen Rp150 miliar untuk mendukung pembangunan jembatan penghubung Malinau–Binuang di Kabupaten Nunukan, baru Rp50 miliar yang terealisasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini kembali menagih sisa Rp100 miliar kepada pemerintah pusat.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan, pihaknya akan kembali berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pencairan anggaran tersebut.
Langkah itu akan dilakukan menyusul pergantian Menteri Keuangan. Zainal menyebut pemerintah daerah akan meminta kepastian atas komitmen pendanaan yang sebelumnya telah disampaikan.
“Nanti kan kita akan sampaikan kepada pengganti beliau bahwa yang lalu itu baru dikucurkan Rp50 miliar, berarti masih tersisa Rp100 miliar,” ujar Zainal saat dikonfirmasi, Sabtu (26/9/2026).
Menurut dia, pemerintah provinsi akan mengagendakan pertemuan langsung dengan Menteri Keuangan untuk kembali menyampaikan kebutuhan anggaran tersebut.
“Nanti kita akan janji temu dengan Bapak Menteri Keuangan, saya akan menanyakan lagi itu janji Pak Menteri Keuangan. Mudah-mudahan sisa uang yang Rp100 miliar itu dapat segera dikucurkan ke Kalimantan Utara,” katanya.
Bagi Kaltara, dukungan anggaran tersebut berkaitan dengan pembangunan konektivitas di wilayah perbatasan dan pedalaman. Jembatan Malinau–Binuang menjadi bagian penting dalam membuka akses transportasi dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Dengan baru Rp50 miliar yang terealisasi dari total komitmen Rp150 miliar, pemerintah daerah masih harus memastikan sisa pendanaan tersedia agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Pemprov Kaltara berharap pemerintah pusat tetap memenuhi komitmen tersebut, terutama karena pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan berkelanjutan. (rk)
