TANJUNG SELOR — Persoalan agraria dan kehutanan di wilayah Kaltara, khususnya Kabupaten Bulungan sudah sangat kompleks untuk diselesaikan. Mulai dari tumpang tindih izin investasi perkebunan hingga ketidakjelasan status kawasan hutan yang kerap luput dari pemahaman masyarakat luas.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Bulungan, Syamsul Yadi, S.Hut., mengatakan, sejauh ini pihaknya hadir menjadi jembatan yang strategis untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Hal ini dinilai baik untuk menjadi langkah awal seluruh pihak dalam menghadirkan komunikasi yang efektif antara masyarakat adat dan pemerintah.
“Selama ini, status kawasan hutan yang tidak transparan dan tumpang tindihnya izin sering kali memicu konflik agraria di tingkat akar rumput. Melalui seminar ini, kita ingin merajut kerja sama yang kuat agar solusi jangka panjang dapat ditemukan,” ungkap Syamsul Yadi.
Ia juga menambahkan,persoalan perizinan investasi dan status kawasan hutan yang masih abu-abu telah lama menjadi duri dalam daging bagi masyarakat di Kaltara. Oleh karena itu, kehadiran AMAN diupayakan menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi berbagai persoalan pelik tersebut.
“Dari Audiensi hingga Sosialisasi Publik
Sebagai bentuk komitmen nyata pasca-seminar, AMAN tidak berhenti pada ruang diskusi. Kita akan membeberkan sejumlah agenda penting yang masuk dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepengurusan DPD dan DPW,” terangnya.
Salah satu kegiatannya, kata Syamsul Hadi, pihaknya terus melakukan audiensi dengan pejabat terkait agar persoalan pelik ini dapat teratasi. Langkah ini bertujuan mendorong lahirnya rekomendasi dan rencana kerja konkret terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat.
“Hal ini penting guna meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait regulasi agraria dan kehutanan, sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika hukum di daerahnya.,” pungkasnya.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, AMAN Bulungan optimis celah-celah konflik agraria di Bumi Benuanta dapat ditekan secara komprehensif. Upaya ini demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat adat.I
