TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan memperluas penggunaan internet satelit Starlink untuk mengatasi keterbatasan jaringan di sejumlah wilayah. Hingga 2026, sebanyak 42 titik telah dipasangi perangkat Starlink, bertambah 10 titik dari tahun sebelumnya.
Namun, bertambahnya jumlah perangkat belum serta-merta menunjukkan bahwa persoalan konektivitas di Bulungan telah teratasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan layanan tersebut benar-benar aktif, stabil, dimanfaatkan, dan memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pemerataan akses digital menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi keterbatasan jaringan di berbagai wilayah.
“Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses digital guna mengatasi keterbatasan jaringan di berbagai wilayah,” kata Syarwani.
Dari 42 titik tersebut, sebanyak 20 berada di kantor desa, 8 sekolah, 6 puskesmas, 6 kawasan permukiman, dan 2 kantor camat.
Sebaran terbanyak berada di Kecamatan Peso dengan 12 titik, disusul Sekatak 11 titik dan Peso Hilir 8 titik. Selanjutnya Tanjung Palas Barat 4 titik, Tanjung Palas Tengah 3 titik, serta Bunyu, Tanjung Palas Timur, dan Tanjung Palas masing-masing 1 titik.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa Starlink diarahkan untuk menjangkau fasilitas publik di wilayah yang membutuhkan akses internet. Tetapi, pemerintah masih perlu menunjukkan sejauh mana konektivitas itu menghasilkan perubahan nyata.
Pertanyaan utamanya bukan lagi berapa banyak antena yang telah dipasang, melainkan berapa banyak layanan publik yang menjadi lebih cepat setelah internet tersedia.
Di kantor desa, misalnya, perlu terlihat apakah koneksi tersebut mempercepat pelayanan administrasi dan pengiriman dokumen. Di sekolah, perlu diukur apakah akses internet benar-benar meningkatkan proses pembelajaran. Begitu pula di puskesmas, apakah koneksi tersebut membantu pelayanan kesehatan dan sistem administrasi.
Aspek lain yang penting adalah keberlanjutan layanan. Internet satelit membutuhkan biaya berlangganan, perangkat pendukung, listrik, serta pengelolaan di lokasi. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah titik yang terpasang dalam satu tahun anggaran.
Tanpa data mengenai tingkat penggunaan, kualitas koneksi, durasi gangguan, biaya operasional, dan manfaat yang diterima masyarakat, angka 42 titik masih sebatas menunjukkan cakupan pemasangan, bukan efektivitas program.
Pemkab Bulungan menyatakan, konektivitas tersebut diharapkan mendukung pelayanan administrasi desa, kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas masyarakat.
“Pemanfaatannya cukup beragam. Ada kantor desa, sekolah, puskesmas, permukiman warga hingga kantor camat. Pemerataan konektivitas menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan dan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah Bulungan,” ujar Syarwani.
Dengan demikian, pekerjaan pemerintah setelah pemasangan perangkat justru menjadi bagian penting dari program ini: memastikan jaringan tetap aktif, tersedia dukungan teknis, dan fasilitas penerima memiliki kapasitas untuk memanfaatkan internet.
Sebab, bagi wilayah pelosok, persoalan konektivitas bukan hanya soal menghadirkan sinyal. Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat akhirnya mendapatkan pelayanan yang sebelumnya sulit mereka akses. (rk)
