BULUNGAN – Prestasi atlet disabilitas terus dituntut, tetapi dukungan terhadap organisasi yang menaungi mereka disebut belum sebanding. National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) mengeluhkan minimnya perhatian, koordinasi, hingga kepastian dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Ketua NPCI Bulungan Martin mengatakan, persoalan tersebut dirasakan sejak kepengurusan baru terbentuk pada 2025. Menurut dia, organisasi masih menghadapi berbagai kendala birokrasi ketika mengajukan dukungan untuk kegiatan maupun pembinaan atlet.
“Kami tidak pernah mendapatkan bimbingan atau arahan yang jelas soal standar pembuatan proposal maupun cara melobi pihak terkait. Bahkan, setiap kali mengajukan proposal, respons yang diberikan terkesan lambat dan tidak pasti,” ujar Martin.
Menurut Martin, persoalan bukan semata mengenai besaran anggaran. Ketidakjelasan mekanisme pengajuan dan minimnya komunikasi membuat NPCI kesulitan merencanakan program secara optimal.
Ia juga menyoroti persoalan koordinasi di internal organisasi. Sejumlah agenda yang telah disepakati bersama disebut kerap mengalami perubahan menjelang pelaksanaan. Kondisi tersebut bahkan berujung pada ketidakhadiran sejumlah pihak yang sebelumnya dijadwalkan terlibat.
“Ini juga menjadi evaluasi bagi kami di internal. Komitmen dan kedisiplinan harus diperbaiki,” katanya.
Di sisi lain, Martin menyayangkan perhatian terhadap olahraga disabilitas yang dinilai masih rendah. Ia menilai NPCI seharusnya mendapat perlakuan yang setara dengan organisasi olahraga lainnya, mengingat atlet yang dibina telah mencatatkan prestasi hingga tingkat paralimpik.
Martin mengatakan, hingga kini kepengurusan NPCI kabupaten mengaku belum pernah menerima bantuan anggaran operasional dari pemerintah daerah sejak proposal pengajuan disampaikan pada periode sebelumnya.
Kondisi itu, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Dukungan terhadap olahraga disabilitas tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan kegiatan, tetapi juga kesinambungan pembinaan atlet.
“Kita berharap ke depan ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepengurusan dan peningkatan sinergi agar hak-hak atlet serta pembinaan olahraga disabilitas di daerah dapat diperhatikan secara adil dan layak,” pungkasnya. (rk)
