NUNUKAN – Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Nunukan berada di persimpangan fungsi. Bangunan yang selama ini menjadi tempat transit deportan dari Malaysia berencana dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan. Masalahnya, belum ada kepastian tempat pengganti ketika deportan kembali tiba di Nunukan.
Plt Kepala Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara, Sarni mengatakan, pemanfaatan Rusunawa sebagai selter deportan saat ini masih memiliki dasar kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Sarni menyebut, kerja sama tersebut masih berlaku hingga 2027. Sebelum menempatkan deportan, BP3MI juga telah berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan teknis bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Nunukan.
“Kerja sama tersebut masih berlaku hingga 2027, sehingga area Rusunawa masih dapat kami gunakan untuk penampungan sementara,” ujar Sarni, Selasa (29/9/2026).
Namun, persoalan muncul apabila rencana kerja sama Pemkab Nunukan dengan salah satu kampus terealisasi pada akhir tahun. Rusunawa berpotensi memiliki fungsi baru sebagai fasilitas pendidikan.
Jika itu terjadi, BP3MI Kaltara perlu kembali berkoordinasi dengan Pemkab Nunukan untuk memastikan tempat penampungan deportan tetap tersedia.
“Kalau di akhir tahun telah rampung kerja sama Pemkab Nunukan bersama salah satu kampus tersebut, maka kami akan kembali melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengusulkan agar bisa pinjam pakai gedung sebelah dari Rusunawa tersebut,” katanya.
Kebutuhan selter tidak lepas dari posisi Nunukan sebagai salah satu pintu pemulangan warga negara Indonesia yang dideportasi dari Malaysia. Mereka tidak selalu dapat langsung diberangkatkan menuju daerah asal setelah tiba di Nunukan.
Keterbatasan rute transportasi menjadi salah satu kendala. Karena itu, deportan harus ditempatkan sementara sembari menunggu moda transportasi yang sesuai dengan tujuan masing-masing.
“Posisi Kabupaten Nunukan yang terbilang masih sulit untuk mendapatkan banyak rute keberangkatan. Maka dari itu mereka terlebih dahulu ditempatkan di selter sambil menunggu ketersediaan transportasi sesuai tujuan masing-masing,” ujar Sarni.
BP3MI berharap gedung di sekitar Rusunawa dapat menjadi alternatif selter apabila bangunan utama nantinya digunakan untuk kegiatan perkuliahan.
Dengan demikian, perubahan fungsi Rusunawa tidak serta-merta menghilangkan fasilitas transit bagi deportan. Namun, alternatif tersebut masih harus dibicarakan dan disepakati bersama pemerintah daerah.
Persoalannya bukan sekadar soal berpindah gedung. Bagi deportan yang belum memiliki akses transportasi menuju daerah asal, selter merupakan tempat yang dibutuhkan sebelum proses pemulangan dapat dilanjutkan.
Karena itu, kepastian lokasi pengganti menjadi penting sebelum perubahan fungsi Rusunawa benar-benar berjalan. (ryn)
