Susun Raperda, DPRD Tarakan Tekankan Investasi Harus Terbuka Bagi Warga Setempat

TENAGA KERJA : Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Adyansa saat menyampaikan nota penjelasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dalam Rapat Paripurna DPRD Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
TENAGA KERJA : Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Adyansa saat menyampaikan nota penjelasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dalam Rapat Paripurna DPRD Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

TARAKAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mulai membahas regulasi yang mengatur perlindungan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, DPRD ingin memastikan pertumbuhan investasi di Kota Tarakan turut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja setempat.

Langkah tersebut ditandai dengan penyampaian nota penjelasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dalam Rapat Paripurna DPRD Tarakan, Sabtu (14/11/2026). Nota penjelasan disampaikan Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sekaligus Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa.

Dalam pemaparannya, Adyansa menjelaskan, pembentukan raperda tersebut dilatarbelakangi hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, regulasi ini diperlukan untuk menjawab kesenjangan antara perkembangan investasi di daerah dengan akses kesempatan kerja yang dapat dinikmati masyarakat lokal.

“Pembangunan ekonomi dan investasi di daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Adyansa dalam rapat paripurna.

Ia menegaskan, raperda tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi investasi ataupun menutup peluang tenaga kerja dari luar daerah. Sebaliknya, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja kompeten dengan kesempatan masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan.

“Peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi investasi maupun menutup kesempatan bagi tenaga kerja dari luar daerah. Sebaliknya, pengaturannya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kesempatan masyarakat lokal dalam memperoleh pekerjaan secara adil dan terbuka,” tegasnya.

Selain mengatur kesempatan kerja, Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut mencakup pendidikan vokasi, pelatihan kerja hingga sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja lokal memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Tidak hanya soal penyerapan tenaga kerja, raperda ini juga memuat sejumlah aspek perlindungan pekerja. Di antaranya pemenuhan hak jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hak-hak pekerja perempuan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas.

Dengan adanya regulasi tersebut, DPRD berharap masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan investasi yang masuk ke Kota Tarakan. Peningkatan kompetensi dan perlindungan hak pekerja juga diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan sektor usaha.

Adyansa berharap pembahasan raperda ini dapat melahirkan regulasi yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, hubungan industrial yang harmonis, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kota Tarakan. (rz)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait