Operasi Patuh 2026 di Tarakan Catat Dua Kecelakaan, Pelanggaran Lalu Lintas Meningkat

PENINDAKAN : Petugas kepolisian saat melakukan pemeriksaan kelengkapan berkendara dan penindakan pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Patuh 2026 di Kota Tarakan.
PENINDAKAN : Petugas kepolisian saat melakukan pemeriksaan kelengkapan berkendara dan penindakan pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Patuh 2026 di Kota Tarakan.

TARAKAN - Pelaksanaan Operasi Patuh 2026 di Kota Tarakan mencatat dua kejadian kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun 2025 yang tidak mencatat kecelakaan. Di sisi lain, jumlah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas juga mengalami peningkatan, dengan total 11 tilang elektronik, 109 tilang manual, dan 412 teguran.

Kasat Lantas Polres Tarakan AKP Ardi Wisnu Pradana mengatakan, hasil operasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditemukan maupun tindakan hukum yang diberikan kepada pengendara. Menurutnya, keberhasilan operasi lebih penting dilihat dari perubahan perilaku dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

“Dari hasil Operasi Patuh ini sebenarnya bukan dari banyaknya tangkapan ataupun temuan pelanggaran keselamatan berlalu lintas. Harapan kami ke depan, dengan adanya operasi itu tingkat kepatuhan masyarakat Kota Tarakan meningkat,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, penindakan pada Operasi Patuh 2026 memang mengalami peningkatan. Pada 2025, petugas mencatat lima tilang elektronik dan 247 teguran. Sementara pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi 11 tilang elektronik, 109 tilang manual, serta 412 teguran.

Selain penindakan, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran terkait kelengkapan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Pelanggaran tersebut mulai dari kendaraan yang tidak menggunakan pelat nomor hingga penggunaan pelat yang tidak sesuai dengan masa berlaku maupun data registrasi kendaraan.

“Dominan kemarin salah satu pelanggaran prioritas itu tidak menggunakan TNKB. Kemudian pelatnya sudah habis atau pelat yang dipasang tidak sesuai. Misalnya data pelatnya masih berlaku, tetapi pelat yang digunakan ternyata tahun 2022. Itu kan tidak sesuai,” jelasnya.

Meski demikian, Ardi melihat adanya perkembangan positif terhadap kesadaran masyarakat dalam menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, khususnya helm. Kepatuhan tersebut mulai terlihat tidak hanya pada pengendara sepeda motor, tetapi juga penumpang yang dibonceng.

Menurutnya, penggunaan helm harus menjadi perhatian bersama, termasuk bagi orang tua yang mengantarkan anak-anak ke sekolah menggunakan sepeda motor. Anak yang dibonceng tetap wajib mendapatkan perlindungan keselamatan selama perjalanan.

“Alhamdulillah kita bisa melihat dan merasakan bersama, mulai dari yang paling kecil saja, penggunaan helm. Banyak sudah yang menggunakan helm. Tidak hanya yang di depan, yang di belakang pun juga wajib menggunakan,” tuturnya.

Ia menegaskan, keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab pengendara, melainkan seluruh orang yang menggunakan jalan. Karena itu, setiap perjalanan menggunakan kendaraan harus disertai kesadaran untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain.

“Dalam konteks mengantar anak sekolah, anak yang diantar wajib hukumnya diberikan helm. Ketika kita menginjakkan kaki di jalan ataupun menggunakan kendaraan, kita sama-sama pengguna jalan. Begitu pula dengan yang dibonceng, wajib juga mengutamakan keselamatan,” tegasnya.

Ardi berharap, pelaksanaan operasi kepolisian dapat mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya ketika petugas melakukan pengawasan. Dengan begitu, kesadaran menggunakan perlengkapan keselamatan dan menaati aturan lalu lintas dapat menjadi kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari. (rz)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait