DPRD Tarakan Siapkan Payung Hukum P4GN, Kerawanan Peredaran Narkotika Jadi Perhatian

DISAMPAIKAN : Ketua Bapemperda DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika menyampaikan nota penjelasan Raperda P4GN, Jumat (14/11/2026).
DISAMPAIKAN : Ketua Bapemperda DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika menyampaikan nota penjelasan Raperda P4GN, Jumat (14/11/2026).

TARAKAN — Kerawanan peredaran narkotika di wilayah kepulauan menjadi salah satu alasan DPRD Kota Tarakan mendorong pembentukan regulasi khusus tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Prekursor Narkotika. Upaya tersebut mulai memasuki tahapan pembahasan melalui rapat paripurna DPRD Kota Tarakan dengan agenda penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P4GN, Jumat (14/11/2026).

Nota penjelasan disampaikan langsung Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika. Dalam pemaparannya, ia menilai karakteristik geografis Tarakan sebagai wilayah kepulauan dengan konektivitas perairan yang tinggi memiliki potensi kerawanan tersendiri terhadap masuk dan beredarnya narkotika.

Menurut Harjo, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius melalui langkah pencegahan dan pemberantasan yang lebih terencana, termasuk dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat.

“Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bagian dari upaya dalam rangka untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta masa depan generasi bangsa,” ujar Harjo di hadapan peserta rapat paripurna.

Ia menjelaskan, pembentukan Raperda P4GN dilandasi tiga aspek utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari sisi filosofis, regulasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sementara dari aspek sosiologis, ancaman narkotika dinilai dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga edukasi, deteksi dini, hingga rehabilitasi.

Adapun dari aspek yuridis, penyusunan raperda mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.

Harjo turut memaparkan lima tujuan utama pembentukan regulasi tersebut. Di antaranya memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi P4GN, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, mengoptimalkan deteksi dini dan rehabilitasi, serta menciptakan lingkungan Kota Tarakan yang aman dan sehat.

“Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih terencana dan berkelanjutan,” tambahnya.

Menurutnya, substansi Raperda P4GN juga sejalan dengan visi pembangunan Kota Tarakan 2025–2029 dalam mewujudkan kota cerdas atau smart city yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan dan kelautan, serta ekonomi kreatif. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki pijakan yang lebih jelas untuk mengintegrasikan program pencegahan narkotika ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Usai penyampaian nota penjelasan, tahapan selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk menyampaikan pendapat terhadap Raperda P4GN dalam rapat paripurna berikutnya. DPRD Tarakan berharap pembentukan regulasi ini dapat menjadi langkah konkret memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus menjaga masa depan generasi muda di Kota Tarakan. (rz)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait