Wali Kota Tarakan Surati Gubernur, Minta Jalan Gajah Mada Dialihkan Jadi Jalan Kota
TARAKAN – Hingga hari ini, kerusakan ruas Jalan Gajah Mada belum juga ‘disentuh’ Pemprov Kaltara. Saking, riwehnya persoalan ini, sejumlah Anggota DPRD Kota Tarakan dan warga harus turun tangan menampung sumbangan dan untuk melakukan perbaikan.
Perbaikan jalan ini dinilai urgen. Pasalnya, jalan ini merupakan jalan ini menuju pusat perbelanjaan dan tempat usaha besar yang ada di Kota Tarakan. Selain itu, jalan ini juga berstatus jalan provinsi, sehingga pengawasan dan perbaikannya di bawah kendali Pemprov Kaltara melalui di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara.
Melihat kondisi jalan yang harus segera mendapatkan perhatian, Pemkot Tarakan pun berinisiatif bersurat kepada Pemprov Kaltara. Berdasarkan surat yang diterima redaksi satukaltara.com, isi surat bernomor 620/674/DPUPR tertanggal 11 November 2026 itu cukup mencengangkan.
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Ya, perihal surat itu adalah Permohonan Perubahan Status Ruas Jalan Gajah Mada. Di dalam surat yang ditanda tangani oleh Wali Kota Tarakan, dr Khairul MKes itu disampaikan bahwa perubahan status jalan sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan dan kelancaran aktivitas ekonomi.
"Ruas Jalan Gajah Mada yang berstatus Jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/544/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, dimohon kiranya diubah statusnya menjadi Jalan Kota," demikian bunyi permohonan dalam surat tersebut.
Alasan lainnya, Jalan Gajah Mada berada di kawasan pusat perdagangan dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Kondisi itu membutuhkan penanganan segera, termasuk pemeliharaan jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
"Agar kegiatan perekonomian dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar," tulis Khairul dalam suratnya.
Dalam pertimbangannya, Pemkot Tarakan turut menekankan pentingnya peningkatan keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengguna jalan, termasuk mendukung aktivitas perekonomian, terutama bagi pengusaha kecil dan mikro.
Menanggapi surat itu, Anggota DPRD Tarakan, Muhammad Safri menyambut baik langkah Pemkot Tarakan tersebut. Namun, dia berharap persoalan perbaikan jalan tidak harus menunggu proses perubahan status selesai.
"Kami sepakat saja kalau jalan itu dialihkan ke kota. Cuma sekarang tinggal menunggu balasan dari pemerintah provinsi, apakah diserahkan ke kota atau tetap mereka yang menangani," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Kendati demikian, Safri tetap menekankan agar Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan dapat berkolaborasi agar kerusakan di Jalan Gajah Mada tidak terus berlarut-larut dan merugikan masyarakat.
"Kalaupun belum diserahkan ke kota, paling tidak secepatnya ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan berlarut-larut terus," pungkasnya. (sq)