Khairul Dukung Raperda Inisiatif DPRD Soal Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan P4GN

DUKUNG : Wali Kota Tarakan, dr. Khairul mendukung penuh dua Raperda inisiatif DPRD Tarakan tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan P4GN.
DUKUNG : Wali Kota Tarakan, dr. Khairul mendukung penuh dua Raperda inisiatif DPRD Tarakan tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan P4GN.

TARAKAN — Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Tarakan yang mengatur perlindungan tenaga kerja lokal dan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika mendapat dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Hal itu disampaikan Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan dengan agenda penyampaian pendapat kepala daerah terhadap nota penjelasan dua Raperda tersebut, Minggu (15/11/2026).

Dua regulasi yang diusulkan tersebut yakni Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Terkait Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Khairul menilai, regulasi tersebut penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang masuk ke Tarakan turut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam hal kesempatan kerja.

“Pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di Kota Tarakan harus memberikan dampak berganda atau multiplier effect yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Khairul.

Ia menilai pembahasan Raperda tersebut menjadi momentum tepat, terlebih setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026. Meski demikian, Khairul menegaskan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal harus disusun secara objektif dan proporsional.

Pemerintah, kata Khairul, tidak ingin aturan tersebut justru menimbulkan hambatan bagi investasi maupun membatasi kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Khairul juga menggarisbawahi penegasan DPRD Kota Tarakan bahwa rancangan peraturan daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat iklim investasi maupun bersifat diskriminatif.

"Melainkan menciptakan keseimbangan antara pelindungan tenaga kerja lokal dan kebutuhan kualifikasi dunia usaha,” jelasnya.

Sementara itu, terhadap Raperda P4GN, Pemkot Tarakan memandang regulasi tersebut penting untuk memperkuat upaya menghadapi ancaman peredaran gelap narkotika. Khairul menyebut narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan ketahanan keluarga.

Terlebih, posisi geografis Tarakan sebagai wilayah kepulauan sekaligus kota transit di kawasan perbatasan Kaltara membuat daerah ini memiliki kerawanan terhadap masuknya narkotika. Karena itu, menurutnya, penanganan persoalan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum.

“Upaya penanggulangan narkotika tidak hanya bertumpu pada aspek penegakan hukum semata, melainkan memerlukan langkah-langkah preventif, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, serta layanan rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi,” tegasnya.

Pemkot Tarakan berharap kedua Raperda tersebut dapat dibahas secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku di DPRD. Pembahasannya juga perlu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan serta kemampuan keuangan daerah.

“Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan kedua Raperda tersebut kepada mekanisme tata tertib di DPRD Kota Tarakan agar dapat berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (rz)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait