KUA-PPAS Siap Dibahas, Herman Hamid Pastikan DPRD Kota Tarakan Kerja Maraton

Herman Hamid
Herman Hamid

TARAKAN – Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah siap dibahas di meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan. Hal itu terungkap setelah Pemkot Tarakan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyerahkan dokumen tersebut ke DPRD Kota Tarakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid SE mengatakan, pihaknya kini mengagendakan pembahasan dokumen tersebut yang akan difokuskan pada rapat kerja antara komisi-komisi di DPRD Kota Tarakan. Tak lupa, pembahasan ini akan melibatkan masing-masing mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tarakan.

​"Kemarin pemerintah melalui TAPD menyampaikan KUA dan PPAS ke lembaga DPRD. Hari ini, 13 sampai 17 November, itu rapat kerja komisi 1, 2, dan 3 bersama mitranya masing-masing," ungkap Herman, Rabu (18/11/26).

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

​Setelah tahap komisi rampung, DPRD Tarakan telah menyusun jadwal maraton hingga pengetokan palu akhir. Rangkaian agenda tersebut meliputi  18 November rapat gabungan komisi untuk menyampaikan hasil pembahasan antara komisi dengan mitra kerja masing-masing.

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Pembahasan ini akan dilanjutkan pada 19–21 November 2026 dalam rapat kerja pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD. Nah, pada 28 November 2026 nantu, pengambilan keputusan atau pengesahan akhir ditargetkan tuntas.

​Di tengah proses pembahasan yang sedang digenjot ini, Herman Hamid turut menyoroti proyeksi nilai APBD murni Tarakan yang diperkirakan mengalami penurunan. Jika sebelumnya anggaran berada di kisaran Rp950 miliar, pada tahun ini nilainya turun ke angka Rp800-an miliar saja.

​Penyusutan ini utamanya disebabkan berkurangnya dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun dari tingkat provinsi. Kendati demikian, kata Herman, pihak legislatif memastikan program-program prioritas seperti mandatory spending (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) serta pelayanan publik tetap berjalan normal dan menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Ini semua untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat. Jadi, menurut kami, komitmen ini yang harus sejalan dengan pembahasan ini nanti,” imbuhnya. (adv/2ku)

Artikel Terkait