Tutup Pintu untuk KTT, Pengprov TI Kaltara Sentil Tata Kelola Porprov II Kaltara

ilustrasi
ilustrasi

TANJUNG SELOR – Lampu hijau dari Pengawas dan Pengarah (Wasrah) bersama Dewan Hakim kepada atlet Cabang Olahraga (Cabor) Taekwondo Kabupaten Tana Tidung (KTT) agar tetap bertanding di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara) 2026 ternyata tak membuat Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Kaltara luluh. Mereka tetap pada keputusan awal, atlet taekwondo KTT tak bisa ikut bertanding.

Ketua Pengprov TI Kaltara, Prof. Daud Nawir mengatakan, pihaknya bergeming dan tetap menolak mengakomodasi kontingen KTT lantaran berpegang pada aturan yang telah ditetapkan. Kontingen taekwondo KTT, kata Daud, tidak memiliki legalitas kepengurusan serta telah melakukan pelanggaran ketentuan administrasi, baik secara organisasi maupun Porprov II Kaltara.

"Dasar kami hanya itu. Yakni, siapa yang memiliki hak untuk mengikuti Porprov Taekwondo Indonesia. Kami berpegang pada aturan mengenai legal standing kepengurusan," tegas Daud.

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Dalam pertemuan sebelumnya dengan Wasrah dan Dewan Hakim, Pengprov TI telah membawa suara bulat hasil rapat bersama sejumlah Pengurus Cabang (Pengcab) kabupaten dan pengurus kota (Pengkot) TI se-Kaltara. Merujuk poin pertama lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) Porprov, setiap peserta wajib mengantongi Surat Keputusan (SK) kepengurusan resmi dari Pengprov TI.

Selain dinilai cacat legalitas, Daud mengungkap, hingga detik-detik menjelang pertandingan, pihaknya sama sekali tidak pernah menerima surat pemberitahuan resmi dari Pengcab TI KTT terkait keikutsertaan mereka. "Kalau koordinasi, secara pribadi saya hanya mendengar mereka akan ikut. Tetapi secara resmi, tidak pernah ada pemberitahuan tertulis," ungkapnya.

Keluarnya keputusan dari Wasrah dan Dewan Hakim yang meloloskan atlet KTT membuat situasi semakin pelik. Daud menyatakan pihaknya menghormati otoritas Dewan Hakim sebagai penyelenggara, namun menolak tunduk pada keputusan yang dinilai menabrak aturan internal cabor.

"Kami menghormati keputusan Wasrah dan Dewan Hakim. Hanya saja, kami tetap melaksanakan apa yang menjadi dasar kami karena sudah mempertimbangkan regulasi dan legal standing yang ada," tandasnya.

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Daud menepis anggapan bahwa sikap keras Pengprov TI mematikan karier atlet. Sebelum kebuntuan ini terjadi, pihaknya mengaku sempat menawarkan jalan tengah dengan menitipkan atlet KTT ke daerah lain yang kepengurusannya sah secara hukum.

"Kami punya hati nurani. Atlet merupakan aset yang sangat berharga. Karena itu, kami sempat mengusulkan agar atlet KTT dititipkan melalui Pengcab Taekwondo Bulungan atau Malinau, sehingga mereka tetap punya kesempatan bertanding," beber Daud.

Sayangnya, opsi penyelamatan atlet tersebut mentah karena tidak menemui kata sepakat. Pengprov TI pun memilih pasang badan membela keberatan Pengcab dan Pengkot lain ketimbang meloloskan KTT tanpa dasar hukum.

Sikap terhadap putusan Dewan Hakim ini bukan tanpa risiko. Muncul ancaman serius bahwa seluruh hasil pertandingan cabor taekwondo di Porprov II Kaltara tidak akan diakui jika KTT tetap dicoret. Menanggapi ancaman tersebut, Daud mengaku sudah siap menanggung risiko terburuk sekalipun.

"Kami sudah besar hati apabila nantinya hasil pertandingan tidak diakui. Namun, kami juga meminta kebesaran hati Dewan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada kami melaksanakan Porprov sesuai aturan yang kami pahami," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Daud menyentil tata kelola penyelenggaraan Porprov yang dinilai kurang cermat. Ia mendesak agar kisruh ini menjadi tamparan evaluasi bagi panitia agar ke depan lebih mengedepankan ketelitian administrasi dan tidak mengabaikan suara induk organisasi olahraga.

"Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih teliti, akuntabel, dan terbuka terhadap masukan. Kami berharap suara Pengprov didengar, karena pada prinsipnya kami adalah bagian dari pelaksanaan Porprov," pungkasnya. (rk)

Artikel Terkait