Raperda P4GN Dimatangkan, Herman Hamid Beri Catatan Khusus
TARAKAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Soal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, S.E memberikan catatan khusus dan mendukung agar regulasi ini segera dibahas lebih lanjut.
Dia menyebut, posisi geografis Kota Tarakan yang berstatus sebagai kota kepulauan sekaligus kota transit di kawasan perbatasan dinilai sangat rentan dan memerlukan atensi ekstra terhadap ancaman narkotika. Politisi Partai Demokrat itu menilai, penanggulangan barang haram ini tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen penegakan hukum semata. Pemerintah dan stakeholder terkait harus memperkuat lini pencegahan hingga pemulihan.
"Menurut Fraksi Demokrat, upaya penanggulangan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus disertai pencegahan sejak dini, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi," ujar Herman Hamid, Rabu (18/11/26).
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Herman merincikan, Fraksi Demokrat mendesak agar Raperda P4GN ini nantinya memuat sejumlah poin krusial yang aplikatif. Di antaranya, Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN harus disusun secara terukur, memiliki target sasaran yang jelas, serta wajib dievaluasi secara berkala.
Selain itu, pembentukan Tim Terpadu P4GN wajib dibarengi dengan pembagian tugas yang tegas agar koordinasi antara Pemkot, BNNK, Kepolisian, TNI, dunia pendidikan, hingga masyarakat berjalan efektif. Upaya pencegahan juga harus melibatkan partisipasi aktif keluarga, institusi sekolah, organisasi kepemudaan, hingga tokoh agama dan masyarakat demi membentengi generasi muda.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan juga diminta memberikan perhatian nyata terhadap akses rehabilitasi medis serta sosial bagi para korban penyalahgunaan narkotika. Seluruh program P4GN di lapangan nantinya harus ditopang dengan perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan sesuai porsi keuangan daerah.
Melalui poin-poin tersebut, Fraksi Demokrat berharap produk hukum ini tidak sekadar menjadi regulasi di atas kertas, melainkan instrumen yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Kami berharap Raperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan pengaturan kelembagaan, tetapi juga melahirkan program nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.
Dengan adanya kesamaan pandangan bersama pihak eksekutif, pembahasan Raperda P4GN ini didorong untuk terus berlanjut ke tahap berikutnya dengan tetap memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, serta harmonisasi aturan demi menyelamatkan masa depan masyarakat Kota Tarakan. (adv/2ku)