
NUNUKAN – Yayasan Faqih Hasan Centre (YFHC) kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas ruang inklusi bagi penyandang disabilitas di wilayah Kalimantan Utara. Setelah sukses memfasilitasi pembentukan organisasi serupa di beberapa kota lain, kini YFHC secara resmi melaju ke Kabupaten Nunukan untuk memperkuat struktur organisasi disabilitas di daerah tersebut.
Ketua YFHC, Hasanuddin SE. MSi menyatakan, langkah yang mereka jalankan merupakan bentuk nyata dari visi yayasan untuk memastikan setiap penyandang disabilitas memiliki wadah yang sah. Hasanuddin juga menekankan bahwa kehadiran organisasi bukan sekadar simbol, melainkan mesin penggerak hak-hak disabilitas di tingkat akar rumput.
“Pembentukan kepengurusan di Nunukan ini adalah bagian dari janji kami untuk terus mendorong penyandang disabilitas agar hadir di tengah masyarakat secara inklusif. Kami ingin mereka tidak lagi berada di pinggiran, tetapi menjadi bagian aktif dari pembangunan daerah,” ujar Hasanuddin saat memberikan keterangannya.
Kabupaten Nunukan sendiri, kata dia, membawa semangat ‘Penekindi Debaya Inklusif’, sebuah visi besar untuk membangun daerah dengan merangkul semua pihak. Semangat ini sejalan dengan misi YFHC dalam menghapus sekat sosial yang selama ini membatasi ruang gerak para penyandang disabilitas di Kalimantan Utara.
Hasanuddin juga mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat yang memberikan ruang bagi program-program inklusif. “Kami melihat semangat luar biasa di Nunukan. Pemerintah daerah sangat terbuka, sehingga program yang kami bawa bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh kawan-kawan disabilitas di sini,” ungkapnya.
Eksistensi organisasi baru ini sekaligus memperkuat fondasi yang telah diletakkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Nunukan yang telah terbentuk sejak 2023. Sinergi antarorganisasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem advokasi yang lebih kuat dan terintegrasi di bawah naungan semangat inklusivitas.
Melalui proses aklamasi, Thamrin Tappa terpilih sebagai Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Nunukan, dan Widya Nuke Erica sebagai Ketua DPC Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).
Hasanuddin pun berharap para pemimpin terpilih dapat mengemban amanah dengan integritas tinggi untuk merangkul seluruh anggota. Momentum ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Nunukan, Bapak Hasan Basri, yang sekaligus memberikan legalitas melalui Surat Keterangan Lapor (SKL).
“Dengan terbitnya SKL ini, seluruh kegiatan organisasi di bawah dampingan YFHC kini resmi terlapor dan legal secara hukum di mata negara,” tegas Hasanuddin.
Hasanuddin kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membuka diri dan memberikan dukungan penuh bagi para penyandang disabilitas. Ia meyakini bahwa dengan partisipasi kolektif, masyarakat Nunukan dapat menjadi contoh daerah yang ramah dan setara bagi semua orang tanpa kecuali. (1ku)

