TARAKAN – Kebakaran yang terjadi di salah satu bangunan kawasan Pelindo Regional 4 Tarakan pada Kamis (18/6/2026) malam tidak hanya menjadi insiden darurat semata. Peristiwa itu justru menjadi ujian nyata pertama bagi kesiapan koordinasi lintas instansi dalam penanganan kebakaran di kawasan objek vital yang selama ini masih berada pada tahap penyusunan standar operasional prosedur (SOP).
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (PMK) Tarakan Eko Supriyatnoko mengungkapkan, insiden tersebut memberikan banyak pelajaran penting dalam proses finalisasi SOP penanganan kebakaran yang selama ini baru dibahas di tingkat perencanaan.
Menurut Eko, meski penyusunan SOP telah memasuki tahap akhir, skema penanganan yang dirancang belum pernah diuji melalui simulasi atau fire drill bersama seluruh pihak terkait.
“Ini sebenarnya sudah masuk tahap finalisasi SOP, tapi memang belum pernah kita simulasi. Jadi kejadian kemarin itu seperti kita langsung main di lapangan, langsung ketemu kondisi riil yang selama ini hanya kita bahas di meja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan SOP telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari konsolidasi lintas instansi pada 19 Mei hingga penetapan standar pelayanan pada 1 Juni. Namun, implementasi terpadu di lapangan belum pernah dilakukan.
Kondisi tersebut, lanjut Eko, menjadi salah satu penyebab munculnya sejumlah ketidaksinkronan saat proses penanganan kebakaran berlangsung. Bukan karena ada pihak yang tidak menjalankan tugas, melainkan karena belum pernah dilakukan latihan bersama dalam satu sistem komando yang sama.
“Karena memang belum pernah ketemu langsung di lapangan, tadi masih ada beberapa miss koordinasi. Jadi bukan soal siapa yang tidak jalan, tapi memang belum pernah disatukan dalam satu skema lapangan,” katanya.
Eko menegaskan, keberadaan SOP tidak akan berjalan optimal tanpa dibarengi simulasi lapangan. Menurutnya, setiap unsur harus memahami tugas dan fungsi masing-masing saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya.
“Kalau SOP itu harus kita simulasikan dulu, harus kita fire drill-kan dulu. Kalau tidak, ya di lapangan akan selalu ada yang belum sinkron, karena masing-masing jalan dengan persepsi sendiri,” tegasnya.
Dalam rancangan SOP yang sedang disusun, pengelola kawasan objek vital akan bertindak sebagai incident commander atau pemegang komando utama melalui unit Health, Safety and Environment (HSE). Sementara Damkar, TNI, kepolisian, dan unsur pendukung lainnya akan menjalankan fungsi teknis sesuai bidang masing-masing.
“Kalau konsepnya, incident commander itu dari pengelola objek vital, dalam hal ini HSE. Kami dari Damkar masuk sebagai pendukung. Bahkan bisa jadi spotting di lapangan, tapi tetap semua harus satu komando,” jelas Eko.
Meski demikian, ia memberikan apresiasi terhadap kecepatan respons seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran di Pelindo. Berdasarkan evaluasi awal, tim pendukung telah tiba di lokasi dalam waktu kurang dari 15 menit setelah laporan diterima.
“Tim pendukung tadi datang ke lokasi itu tidak sampai 15 menit. Jadi secara respons sebenarnya cepat, hanya saja di awal ada beberapa hal yang masih perlu disesuaikan di lapangan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Satpol PP dan PMK Tarakan akan menggelar pertemuan lanjutan bersama sejumlah pengelola objek vital, seperti Pelabuhan, Depo Pertamina, Bandara Juwata, serta unsur TNI dan instansi terkait lainnya.
Pertemuan tersebut ditujukan untuk menyamakan pola penanganan darurat sekaligus menyiapkan simulasi bersama sebelum SOP ditetapkan secara final.
“Harapannya sinergi ini bisa terbentuk sebelum SOP benar-benar difinalkan, supaya tidak ada lagi kejadian di lapangan yang membuat kita harus menyesuaikan sambil berjalan,” pungkasnya. (rz)
