KALTARATARAKAN

Karhutla Tarakan Mengganas, 50 Hektare Ludes

TARAKAN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Kota Tarakan. Sepanjang Januari hingga April 2026, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan mencatat tujuh kasus kebakaran, yang sebagian besar diduga dipicu ulah oknum masyarakat.

Kepala UPTD KPH Tarakan, Martinus Parewang mengungkapkan, titik kebakaran tersebar di wilayah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, dan Tarakan Utara. Kondisi cuaca panas dan kering turut memperparah situasi, membuat api cepat membesar dan meluas.

“Pembakaran dilakukan dengan sengaja oleh oknum masyarakat yang memanfaatkan cuaca terik dan kering sehingga api lebih cepat menyebar. Ditambah angin yang cukup kencang, penyebaran api menjadi semakin masif,” jelas Martinus.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, karhutla berdampak besar terhadap lingkungan. Vegetasi hutan sekunder seperti pohon, semak, pakis, hingga tanaman lainnya hangus terbakar. Penanganan kebakaran di sejumlah titik pun memakan waktu lebih lama, terutama di kawasan bergambut.

“Lokasi yang cukup lama ditangani berada di daerah gambut seperti Pantai Amal, Tarakan Timur, serta Juata Laut, Tarakan Utara yang berdekatan dengan area cetak sawah,” ujarnya.

Dalam upaya pemadaman, Brigade Pengendalian (Brigdal) Karhutla KPH Tarakan bekerja sama dengan BPBD Kota Tarakan, TNI, dan kepolisian. Sinergi ini dilakukan untuk mempercepat pengendalian api di lapangan.
Namun hingga kini, pelaku pembakaran belum berhasil diungkap dan masih dalam proses penyelidikan aparat berwenang.

“Untuk pelaku masih dalam proses penetapan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tambahnya.

Berdasarkan data KPH Tarakan, total luas lahan terdampak karhutla selama empat bulan terakhir mencapai lebih dari 50 hektare.

KPH Tarakan pun meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat cuaca ekstrem, dengan terus memantau informasi dari BMKG dan berkoordinasi dengan BPBD.

“Kami selalu waspada saat cuaca terik dan mengikuti imbauan BMKG serta BPBD agar penanganan lebih terkoordinasi,” pungkas Martinus. (rz)

Back to top button