Pemkab Bulungan Percepat Pengisian Jabatan Strategis Demi Optimalisasi Pelayanan Publik.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan masih menyisakan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang belum terisi. Setelah melantik lima pejabat eselon II, pemerintah daerah kini mulai mempersiapkan tahapan pengisian jabatan strategis lainnya yang masih kosong.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Menurutnya, meski lima posisi telah terisi, masih terdapat beberapa jabatan yang membutuhkan pejabat definitif. Bahkan, dalam waktu dekat sejumlah pejabat juga akan memasuki masa purna tugas.
“Alhamdulillah, lima jabatan pimpinan tinggi pratama sudah terisi. Namun, memang masih ada beberapa posisi yang kosong dan ada juga pejabat yang dalam waktu dekat memasuki masa pensiun,” ujarnya, Minggu (21/06/26).
Lima jabatan yang telah terisi meliputi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DKOP), Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Syarwani menegaskan, seluruh proses pengisian jabatan akan tetap mengacu pada regulasi dan mekanisme yang berlaku, mulai dari tahapan seleksi hingga penetapan pejabat definitif.
“Semua prosesnya akan dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.
Salah satu organisasi perangkat daerah yang saat ini masih mengalami kekosongan pimpinan adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan. Kekosongan tersebut terjadi setelah pejabat sebelumnya meninggal dunia, disusul sekretaris perangkat daerah yang juga telah wafat.
Selain itu, Pemkab Bulungan juga kehilangan salah satu staf ahli yang selama ini membantu jalannya pemerintahan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai memetakan kebutuhan pengisian jabatan untuk mengantisipasi sejumlah pejabat tinggi pratama yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.
Ia menilai langkah tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di perangkat daerah yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah.
“Yang menjadi prioritas adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan seluruh program pembangunan daerah tetap dapat dikawal sesuai target yang telah ditetapkan,” tutupnya. (rm)
