NUNUKAN – Ruang fiskal Kabupaten Nunukan mengalami penyempitan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah dipangkas Rp64,59 miliar, dari Rp1,830 triliun menjadi sekitar Rp1,766 triliun.
Penyesuaian tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Senin (10/8/2026).
Belanja daerah turut disesuaikan sebesar Rp80,64 miliar, dari Rp2,056 triliun menjadi Rp1,975 triliun. Defisit APBD turun dari Rp225,44 miliar menjadi Rp209,22 miliar. Sementara penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit turun dari Rp228,44 miliar menjadi Rp212,39 miliar. Pemkab Nunukan tetap mempertahankan penyertaan modal daerah sebesar Rp3 miliar.
Bupati mengatakan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kondisi riil daerah sekaligus mempertajam program prioritas.
“Pemkab Nunukan berupaya melakukan penajaman terhadap program-program prioritas guna merespons dinamika pembangunan yang berkembang saat ini,” ujar Irwan.
Menurutnya, anggaran diarahkan untuk menjaga pelayanan dasar masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan, serta memperkuat sektor ekonomi lokal.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program karena waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas.
Dalam rapat yang sama, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pendapatan 2027 diproyeksikan Rp1.396.877.915.096,24, sedangkan belanja Rp1.421.877.915.096,24, sehingga terdapat defisit Rp25 miliar.
Salah satu sorotan Banggar adalah pembangunan Wilayah 4 yang dinilai masih tertinggal dari sisi jalan, jembatan, transportasi, air bersih hingga biaya logistik. Banggar meminta wilayah tersebut mendapat perhatian lebih besar.
“Wilayah 4 harus mendapatkan perhatian lebih khusus dan prioritas utama. Kondisi kami lebih parah, lebih terbelakang, dan lebih miskin,” ungkap Juru Bicara Banggar DPRD Nunukan Muhammad Mansur.
Banggar juga meminta konektivitas menuju wilayah pedalaman seperti Krayan dan kawasan pulau terluar diperkuat. Program pembangunan 100 kilometer jalan tani diminta dibagi secara proporsional agar tidak hanya terkonsentrasi di Nunukan dan Sebatik.
“Program 100 KM Jalan Tani juga harus proporsional. Harus juga didistribusi ke Wilayah 4,” tegas Mansur.
Selain infrastruktur, Banggar mendorong pemerataan tenaga guru dan kesehatan di wilayah terpencil serta distribusi beasiswa reguler, afirmatif, dan kerja sama pendidikan secara adil berdasarkan wilayah.
Di sektor ekonomi, pemerintah diminta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian dan perikanan, termasuk mendorong hilirisasi rumput laut melalui sarana pengolahan dan standardisasi mutu. Bantuan alat tangkap dan bibit unggul juga diminta diberikan tepat sasaran kepada kelompok yang terverifikasi.
Banggar turut meminta Pemkab Nunukan lebih agresif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap menghindari kebijakan yang membebani masyarakat menengah ke bawah. (ryn)
