NUNUKAN – Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan kepada siswa SDN 002 Sebatik Utara di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kamis (13/8/2026). Besarnya jumlah penerima di sekolah tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus memastikan kebutuhan pendidikan anak tetap terpenuhi.
Anggota DPR RI Dedy Sitorus mengatakan, tingginya jumlah penerima PIP menunjukkan masih besarnya kebutuhan dukungan pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Karena itu, ia meminta bantuan yang diterima siswa benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang keperluan sekolah.
“Orang tua tentu sangat berharap perhatian pemerintah terus diberikan, bukan hanya melalui bantuan pendidikan, tetapi juga sarana dan prasarana sekolah,” kata Dedy, Jumat (14/8/2026).
Menurut wakil rakyat dapil Kaltara ini, kebutuhan terhadap infrastruktur pendidikan di SDN 002 Sebatik Utara masih menjadi perhatian. Sekolah tersebut memang telah mendapatkan program revitalisasi pada 2025. Namun, saat pembongkaran dilakukan, ditemukan bagian bangunan lain yang kondisinya justru lebih membutuhkan penanganan.
Dedy juga menyoroti menurunnya jumlah penerima PIP tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut, sebelumnya bantuan dapat diperjuangkan untuk sekitar 8.000 hingga 10.000 anak, sementara tahun ini jumlahnya berkurang seiring adanya penyesuaian anggaran pendidikan.
“Jika sebelumnya bantuan dapat diperjuangkan untuk sekitar 8.000 hingga 10.000 anak, kini jumlahnya menurun akibat penyesuaian anggaran pendidikan, salah satunya karena pemerintah memiliki sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Sebatik, kata Dedy, menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima PIP terbanyak di Kabupaten Nunukan. Ia berharap cakupan bantuan pendidikan tersebut dapat kembali diperluas, tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar. “Kalau bisa, ke depan kita perjuangkan sampai SMP bahkan sampai kuliah,” katanya.
Dedy menegaskan, perjuangan untuk memperluas akses bantuan pendidikan akan terus dilakukan, termasuk bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di pesantren dan madrasah. Menurutnya, seluruh anak di wilayah perbatasan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dukungan pendidikan.
Ia pun mendorong sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, sekolah dan masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan. Selain bantuan bagi siswa, perhatian terhadap kondisi bangunan dan fasilitas sekolah dinilai penting agar kualitas pendidikan di wilayah perbatasan terus meningkat. (ryn)