Cabor Taekwondo KTT Tak Diikutkan, Dewan Hakim Porprov II Kaltara Angkat Suara

Syafruddin, SH., M.Hum
Syafruddin, SH., M.Hum

TANJUNG SELOR — Tensi jelang pertandingan Cabang Olahraga (Cabor) Taekwondo pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara kian memanas. Saking panasnya, Ketua Dewan Hakim Porprov II Kaltara, Syafruddin, SH., M.Hum., sampai mengeluarkan peringatan keras agar kontingen Kabupaten Tana Tidung (KTT) tetap diakomodasi sebagai peserta resmi dalam perhelatan olahgara antar kabupaten dan kota di Kabupaten Malinau tersebut.

Pernyataan keras Syafruddin itu muncul setelah surat keberatan yang dilayangkan KONI KTT kepada panitia terkait nasib mereka di Porprov II Kaltara belum mendapat tanggapan. Syafruddin menekankan, penyelenggaraan Porprov harus berpedoman pada aturan dan kesepakatan administrasi yang telah ditetapkan.

"Kalau tim sudah menyatakan oke, baik dari entry by sport maupun entry by name, maka apa pun konsekuensinya harus kita hormati. Apalagi dalam DRM (Delegation Registration Meeting) sudah ada kesepakatan yang ditandatangani bersama,"* tegas Syafruddin, Rabu (18/11/2026).

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Sebelum mengambil sikap, Dewan Hakim bersama Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) telah menggelar rapat mediasi yang mempertemukan Pengprov Taekwondo Indonesia dan perwakilan KTT untuk mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak. Tak hanya itu, koordinasi langsung dengan Pengurus Besar (PB) Taekwondo Indonesia pun dilakukan guna memperoleh arahan resmi. Hasilnya bulat, dokumen DRM menjadi dasar utama dan rujukan yang wajib dipatuhi.

"Pertimbangan yang paling menguatkan kami adalah hasil DRM. Karena itu, kami meminta Pengprov maupun Pengkab Taekwondo Indonesia tetap mengakomodasi KTT sebagai salah satu peserta dalam pertandingan," ujarnya.

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Syafruddin juga menyentil persoalan internal di tubuh organisasi Taekwondo Indonesia, termasuk dinamika kepengurusan di tingkat kabupaten, yang dinilai menjadi pemicu polemik ini. Ia mengingatkan agar konflik organisasi tidak merampas hak tanding para atlet yang sudah terdaftar secara resmi dalam administrasi Porprov.

"Kalau ada persoalan internal organisasi, itu menjadi urusan internal mereka. Jangan sampai atlet yang dikorbankan. Entry by name sudah selesai dan tidak boleh lagi diganggu. Karena itu, jalan terbaik adalah mengakomodasi KTT sesuai hasil DRM,"jelasnya.

Sebagai bentuk ketegasan, Dewan Hakim tak segan menjatuhkan sanksi berat apabila keputusan Panwasrah dan Dewan Hakim diabaikan. Jika panitia pelaksana cabor tetap nekat menggelar pertandingan tanpa menyertakan atlet KTT, hasil pertandingan dipastikan tidak akan diakui dan berpotensi besar didiskualifikasi.

"Kalau tetap dipaksakan tidak mengikutsertakan KTT, silakan saja bertanding. Tetapi kami tidak mengakui hasil pertandingan tersebut. Kemungkinan besar akan ada konsekuensi diskualifikasi. Ini juga sudah kami koordinasikan dengan PB," ancamnya.

Menutup pernyataannya, Syafruddin mengajak seluruh pemangku kepentingan olahraga di Kaltara untuk menurunkan ego sektoral, menjunjung tinggi kesepakatan sejak proses registrasi, dan mengedepankan masa depan atlet. Baginya, mengakomodasi KTT adalah solusi paling adil agar polemik organisasi tidak mengorbankan hak atlet untuk bertanding dan memperjuangkan prestasi di ajang Porprov II Kaltara 2026. (rk)

Artikel Terkait