Cegah PMI Ilegal Kembali ke Malaysia, BP3MI Periksa Rumah Penjamin di Sebatik
NUNUKAN – Keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia menjadi perhatian Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara.
Untuk memastikan kondisi mereka setelah kembali ke Indonesia, petugas menyambangi 10 rumah penjamin PMI deportasi di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Dari penelusuran tersebut, petugas menemukan informasi bahwa sebagian PMI sudah kembali ke daerah asal. Namun, beberapa lainnya masih menetap di Sebatik dan bekerja di sektor perikanan, mulai dari menjadi nelayan hingga membudidayakan rumput laut.
Kepala BP3MI Kaltara, Kombes Pol Andi Muhammad Ichsan, menjelaskan bahwa pengecekan tidak hanya dilakukan dengan meminta keterangan keluarga maupun penjamin. Petugas juga menghubungi sejumlah PMI secara langsung melalui sambungan telepon hingga video call.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan informasi keberadaan sekaligus mengetahui kondisi para pekerja migran setelah menjalani deportasi dari Malaysia.
Menurutnya, pengawasan terhadap PMI tidak boleh berhenti setelah proses pemulangan selesai. Sebab, pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia tetap membutuhkan perhatian agar tidak kembali bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Selain menelusuri rumah penjamin, BP3MI Kaltara juga memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian serta memberikan imbauan kepada perangkat RT agar lebih teliti dalam menerbitkan dokumen administrasi kependudukan.
Hal ini berkaitan dengan potensi penyalahgunaan identitas untuk memuluskan proses pemberangkatan PMI secara ilegal.
Terlebih, Pulau Sebatik merupakan kawasan perbatasan yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi karena berbatasan langsung dengan Malaysia.
Andi Ichsan menegaskan, perlindungan pekerja migran harus dilakukan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah mereka kembali ke Indonesia.
“Perlindungan PMI tidak cukup hanya dilakukan ketika calon pekerja hendak diberangkatkan atau saat mereka menghadapi persoalan di negara penempatan,” jelasnya.
Melalui penelusuran langsung ke lingkungan tempat tinggal, BP3MI Kaltara berharap pengawasan terhadap PMI deportasi semakin efektif. Upaya tersebut sekaligus untuk mencegah masyarakat kembali terjebak dalam praktik penempatan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.
“Upaya ini kita harapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja migran di kawasan perbatasan Nunukan serta mendorong masyarakat untuk memilih jalur migrasi kerja yang aman, legal, dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (ryn)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26