Selisih Rp1,17 Juta dari KHL, Buruh Walk Out Pembahasan UMP Kaltara 2027
TANJUNG SELOR – Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) 2027 diwarnai penolakan tiga serikat pekerja. Mereka memilih walk out dan menolak menandatangani hasil pembahasan karena menilai pemerintah memaksakan formula penghitungan upah dengan nilai alfa 0,75 yang dinilai mengabaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Ketiga serikat pekerja tersebut yakni DPD FSP Kaltindo, DPD FSP Kahutindo, dan Forwil KSPSI Kaltara. Penolakan itu disampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang berlangsung 18 November 2026.
Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltara, Ahmad Samsudin Rifa'i mengatakan, pembahasan UMP tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia menilai penetapan upah minimum 2027 semestinya mengacu pada KHL 2026 sebagaimana diatur dalam ketentuan yang menjadi dasar pengupahan.
"Pembahasan UMP itu cacat aturan dan tidak sesuai ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026. Kami tidak ingin ikut bertanggung jawab dalam penetapan UMP 2027 yang melanggar aturan atau undang-undang. Maka dari itu, kami melakukan aksi walk out," tegasnya.
Persoalan utama terletak pada perbedaan angka hasil penghitungan. Samsudin menyebut, berdasarkan metode akademis yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), nilai KHL mencapai Rp5.198.544.
Namun, apabila menggunakan formula dengan nilai alfa 0,75 yang diusulkan pemerintah, hasil penghitungan hanya berada di kisaran Rp4.027.000.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp1,17 juta antara angka tersebut dengan nilai KHL yang dijadikan acuan serikat pekerja.
Menurut Samsudin, penggunaan formula tersebut berpotensi membuat upah minimum semakin jauh dari kebutuhan hidup layak pekerja. Terlebih, keterbatasan waktu untuk melakukan survei lapangan semestinya tidak menjadi alasan mengabaikan pendekatan akademis dalam menentukan standar kebutuhan hidup.
Sebagai bentuk keberatan, serikat pekerja telah melayangkan surat protes kepada Gubernur Kaltara. Mereka meminta agar draf UMP 2027 dievaluasi kembali sebelum ditetapkan.
Serikat pekerja juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke Ombudsman maupun menggelar aksi unjuk rasa lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Sekretaris DPC FSP Kahutindo Tarakan, Ahmad Hamzah, menambahkan, penetapan UMP 2027 memiliki kekhususan karena adanya surat edaran yang menurutnya secara tegas mengarahkan penggunaan KHL sebagai dasar penghitungan.
"Khusus untuk tahun 2027 itu spesial karena ada surat edaran di mana pasal limanya sudah dikunci, tidak bisa ditawar, harus menggunakan KHL. Kalaupun memang dipaksa menggunakan formula, kami meminta nilainya menggunakan alfa 1, jangan 0,75," tegas Hamzah.
Dia juga menyoroti persoalan kesenjangan upah di Kaltara yang disebutnya belum pernah mencapai 100 persen dari nilai KHL sepanjang sejarah penetapan UMP di provinsi tersebut.
Menurutnya, jika pemerintah kembali menggunakan formula dengan nilai alfa rendah, jarak antara upah minimum dan kebutuhan hidup pekerja berpotensi semakin melebar.
Persoalan ini, kata dia, bukan semata-mata menyangkut besaran kenaikan upah, melainkan kemampuan upah minimum memenuhi kebutuhan dasar pekerja.
Kini, serikat pekerja menunggu langkah Gubernur Kaltara untuk mengevaluasi hasil pembahasan Dewan Pengupahan. Mereka menginginkan penetapan UMP 2027 tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mencerminkan standar kehidupan layak bagi pekerja di Kaltara. (rk)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26