Dua ASN Gugat Bupati Nunukan, Ahli Hukum Sebut Kewenangan PPK tidak Bersifat Mutlak
SAMARINDA – Kewenangan Bupati Nunukan dalam menurunkan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dilakukan secara mutlak. Keputusan tersebut harus berlandaskan aturan perundang-undangan, sistem merit, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan gugatan dua ASN Pemkab Nunukan terhadap Keputusan Bupati Nunukan Nomor 288 Tahun 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak penggugat, akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., menegaskan, keabsahan keputusan administrasi pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari kewenangan pejabat yang menerbitkannya. Menurutnya, sebuah keputusan harus memenuhi aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta tidak bertentangan dengan AUPB.
“Artinya, keputusan yang ditandatangani pejabat berwenang sekalipun tetap berpotensi cacat hukum apabila melanggar asas-asas pemerintahan yang baik,” katanya.
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Ahli juga menyoroti penerapan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terkait pengangkatan kembali ke jabatan fungsional dan ketersediaan lowongan jabatan. Ia menjelaskan, alasan tidak tersedianya lowongan harus dibuktikan secara objektif melalui dokumen kebutuhan jabatan.
“Keterbatasan formasi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menempatkan ASN pada jenjang jabatan yang lebih rendah,” ungkap Ikhwanul Muslim.
Dalam perkara ini, kedua penggugat sebelumnya menduduki Jabatan Administrator atau Eselon III.B. Namun, melalui keputusan bupati tersebut, keduanya diberhentikan dari jabatan administrasi dan diangkat kembali ke jabatan fungsional. Penggugat I, yakni Mutiq Hasan Nasir, S.H., M.A.P., ditempatkan sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Sementara Penggugat II, Rachmansyah, ditempatkan sebagai Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
Menurut Ikhwanul Muslim, jabatan administrator memiliki kesetaraan dengan Jabatan Fungsional Ahli Madya. Karena itu, penempatan pada jenjang Ahli Muda dinilai berpotensi menjadi penurunan jenjang karier atau demosi terselubung.
Ahli juga menegaskan, penataan jabatan ASN tetap harus memperhatikan kualifikasi, pangkat, kompetensi, serta pola karier pegawai. Kebutuhan birokrasi tidak boleh mengabaikan prinsip sistem merit dan perlindungan karier ASN.
Selain itu, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak serta-merta membebaskan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari tanggung jawab hukum atas keputusan yang diterbitkan. Rekomendasi tersebut, menurut ahli, memang penting dalam proses administrasi kepegawaian. Namun, PPK tetap berkewajiban memastikan rekomendasi itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, fakta, dan sistem merit.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Pejabat juga wajib menjelaskan dasar serta alasan perubahan jabatan kepada ASN yang terdampak. Apabila alasan yang digunakan tidak didukung dokumen atau tidak konsisten dengan data kepegawaian, keputusan tersebut berpotensi melanggar asas keterbukaan, kecermatan, dan kepastian hukum.
Bahkan, ahli menyebut tindakan PPK yang mengabaikan tujuan pemberian kewenangan, sistem merit, serta pertimbangan objektif dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Usai persidangan, kuasa hukum para penggugat, Mohammad Taufik, S.H., dari Kantor Hukum Muin & Partner, mengatakan keterangan ahli semakin memperkuat dalil gugatan yang mereka ajukan.
“Keterangan ahli hari ini menegaskan bahwa kewenangan PPK tidak bersifat mutlak. Ahli menjelaskan bahwa Jabatan Administrator seharusnya disetarakan ke Jabatan Fungsional Ahli Madya, bukan Ahli Muda, dan bahwa alasan tidak adanya lowongan harus dibuktikan secara objektif sebagaimana Pasal 94 ayat (2) PP 11 Tahun 2017,” ujarnya.
Taufik juga menyebut kedua kliennya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik. Namun, keduanya justru ditempatkan pada jabatan fungsional dengan jenjang lebih rendah.
“Itu bertentangan dengan sistem merit dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya kecermatan dan kepastian hukum. Kami optimistis Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif dan menyatakan keputusan tersebut batal,” tegasnya.
Dalam gugatan tersebut, para penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Bupati Nunukan Nomor 288 Tahun 2026 sekaligus mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut. Mereka juga meminta rehabilitasi dan/atau pengembalian jabatan ke posisi yang setara, yakni Pejabat Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya.
Meski demikian, perkara ini masih dalam tahap pembuktian. Majelis Hakim menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan ahli yang akan dihadirkan pihak tergugat. Sebelumnya, tergugat juga telah menghadirkan saksi dalam tahap awal pembuktian. Taufik menyatakan pihaknya menghormati hak tergugat untuk menghadirkan ahli dalam persidangan berikutnya.
“Itu hak tergugat dalam pembuktian dan kami hormati. Kami siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan meyakini dalil-dalil gugatan tetap kuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” pungkasnya. (sq)
Artikel Terkait
- Hasil Tanding Taekwondo Dianulir, KONI KTT Sesalkan Dampak Psikologis Atlet
- Dinas Perikanan Siapkan Cold Storage, DPRD Minta Direalisasikan 2027
- Kampung Nelayan Merah Putih Disiapkan, DPRD Dorong Pemkot Tarakan Cari Lahan
- Wali Kota Tarakan Surati Gubernur, Minta Jalan Gajah Mada Dialihkan Jadi Jalan Kota