NUNUKAN – Inflasi tahunan Kabupaten Nunukan kembali meningkat pada September 2026 setelah dua bulan berturut-turut menurun. Kenaikan harga paling besar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menjadi sumber tekanan utama.
Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan mencatat inflasi tahunan September sebesar 2,24 persen, naik dari 1,28 persen pada Agustus. Secara bulanan, inflasi September mencapai 0,59 persen.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Dr. Iskandar Ahmaddien mengatakan, kenaikan tersebut perlu dilihat dari kelompok pengeluaran yang menjadi sumber tekanan harga.
“Inflasi tahunan Nunukan pada September 2026 meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat 1,28 persen. Namun, angka 2,24 persen ini masih lebih rendah dibandingkan puncak inflasi tahunan yang mencapai 4,22 persen pada Februari 2026,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).
Pergerakan inflasi Nunukan sepanjang tahun menunjukkan pola yang fluktuatif. Inflasi tercatat 3,67 persen pada Januari dan mencapai 4,22 persen pada Februari, sebelum turun menjadi 1,96 persen pada Maret.
Pada April hingga Juni, inflasi relatif bertahan di kisaran 2 persen, masing-masing 2,05 persen, 2,03 persen dan 2,08 persen. Angka tersebut kembali turun menjadi 1,34 persen pada Juli dan 1,28 persen pada Agustus, sebelum berbalik naik pada September.
Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 0,61 poin persentase. Kondisi ini membuat persoalan ketersediaan stok dan distribusi pangan menjadi perhatian.
Kerentanan tersebut tidak lepas dari karakteristik Nunukan sebagai wilayah perbatasan dan kepulauan yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Gangguan transportasi, distribusi maupun ketersediaan stok dapat berdampak langsung terhadap harga di tingkat masyarakat.
“Ketika kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar, perhatian terhadap pasokan dan distribusi pangan menjadi semakin penting,” kata Iskandar.
Selain pangan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil 0,46 poin persentase. Kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 poin, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,23 poin, serta perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan transportasi masing-masing 0,21 poin.
Menurut Iskandar, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan memantau perkembangan harga di pasar. Pemerintah juga perlu mengetahui penyebab di balik perubahan harga, termasuk kondisi stok, sumber pasokan dan hambatan distribusi.
Penguatan produksi pangan lokal dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Pengembangannya dapat diarahkan pada komoditas yang memungkinkan diproduksi secara teknis dan ekonomis di Nunukan.
Di sisi lain, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu merespons tekanan harga berdasarkan penyebabnya. Kenaikan harga perlu dipetakan apakah disebabkan kekurangan pasokan, gangguan distribusi, peningkatan permintaan, faktor musiman atau faktor lainnya.
“Dengan diagnosis yang tepat, intervensi juga dapat dilakukan secara lebih tepat,” ujarnya.
Pemantauan stok dan harga juga perlu dilakukan lebih awal menjelang periode ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Jika terdapat tekanan harga yang membutuhkan penanganan, pemerintah dapat menyesuaikan langkah seperti operasi pasar atau gerakan pangan murah dengan kondisi di lapangan.
Secara tahun kalender Januari-September 2026, inflasi Nunukan tercatat 1,98 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,51.
Bagi BPS, kenaikan inflasi September tidak cukup dibaca dari besar kecilnya angka. Sumber tekanan harga perlu menjadi perhatian agar kebijakan pengendalian dapat disiapkan sebelum gejolak harga semakin terasa di masyarakat.
“Data yang baik harus berujung pada keputusan yang lebih baik. Ketika sumber tekanan harga dapat diketahui lebih awal, respons kebijakan juga dapat disiapkan dengan lebih cepat dan tepat,” pungkas Iskandar. (ryn)
