Material Berlabel TKDN Sulit Masuk Pedalaman, Proyek Infrastruktur Kaltara Terancam Terkendala
TANJUNG SELOR – Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan serius di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara). Sulitnya akses transportasi dan distribusi logistik membuat ketersediaan material konstruksi berlabel Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak selalu mudah dipenuhi.
Kondisi tersebut terutama dihadapi wilayah Krayan, Long Nawang, dan Lumbis. Karakteristik geografis yang sulit, jarak tempuh yang jauh, serta keterbatasan moda transportasi membuat pengiriman material konstruksi membutuhkan perencanaan lebih matang.
Persoalannya bukan hanya memastikan material memenuhi standar TKDN, tetapi juga menjamin barang tersedia sesuai spesifikasi teknis dan tiba di lokasi proyek tepat waktu.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltara, Berly mengatakan, kondisi geografis menjadi salah satu aspek yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan proyek pemerintah, terutama sejak tahap perencanaan pengadaan.
Menurutnya, kebutuhan material harus dipetakan secara rinci, mulai dari ketersediaan produk berlabel TKDN hingga kesesuaiannya dengan spesifikasi pekerjaan.
"Identifikasi kebutuhan material mulai ketersediaan barang berlabel TKDN hingga sesuai spesifikasi harus terpetakan secara rinci, agar tahapan pelaksanaan tidak terganggu keterlambatan pasokan," tegasnya.
Dia menekankan, pemetaan sejak awal diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak menghadapi persoalan ketika proyek sudah berjalan. Terlebih, distribusi material ke sejumlah wilayah pedalaman Kaltara memiliki tingkat kesulitan berbeda dibandingkan kawasan perkotaan.
Di sisi lain, penggunaan produk dalam negeri tetap menjadi prioritas untuk mendukung industri nasional. Karena itu, tantangan geografis dan logistik perlu diantisipasi melalui perencanaan kebutuhan material yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
"Pemetaan kebutuhan yang terukur sejak dini menjadi strategi utama agar pembangunan pedalaman dan perbatasan Kaltara tetap berjalan efektif tanpa menabrak regulasi yang berlaku," ujarnya.
Berly berharap, perencanaan pengadaan yang lebih matang dapat membantu memastikan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman tetap sesuai kebutuhan masyarakat, meskipun menghadapi kendala geografis dan distribusi. (rk)
Artikel Terkait
- Malaysia Mulai Bangun Jalan, Ganti Rugi Tanah 64 Warga Sebatik Belum Dibayar
- Ganti Rugi Lahan Perbatasan Belum Jelas, Warga Sebatik Utara Berutang hingga Rp500 Juta
- Hujan Perparah Jalan Krayan, Distribusi Barang Terancam Terhambat Jelang Nataru
- Hadir untuk Masyarakat, PT PRI Dukung Pembangunan Sosial di Tarakan