Pasar Ekspor Udang Kaltara Terbuka, Kerja Sama Kelompok Masih Terkendala
TARAKAN - Peluang ekspor udang asal Kalimantan Utara (Kaltara) ke pasar luar negeri sudah terbuka sejak sebelum program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) berjalan. Namun, upaya memperluas akses ekspor bagi kelompok masyarakat binaan masih menghadapi kendala, terutama dalam membangun kerja sama dengan perusahaan eksportir.
Coastal Enterprise Coordinator M4CR, Nugroho Sulistyo mengatakan, udang asal Kaltara telah dikenal di pasar internasional. Bahkan, sejumlah masyarakat sudah menjalankan aktivitas ekspor secara tradisional, termasuk kelompok yang tidak menjadi bagian dari binaan M4CR.
“Secara tradisional, mereka sebenarnya sudah melakukan ekspor. Hanya saja, kami belum mencatat seluruh aktivitas tersebut. Banyak juga kelompok di luar binaan kami yang sudah melakukannya,” ujar Nugroho.
Menurutnya, udang Kaltara memiliki nilai tambah karena dikenal pasar luar negeri sebagai produk budidaya dengan penggunaan pakan relatif sedikit. Karakteristik tersebut menjadi salah satu keunggulan yang telah dimiliki komoditas perikanan daerah.
“Sejak sebelum M4CR, hasil perikanan seperti udang memang sudah dipasarkan ke luar negeri. Udang dari Kaltara dikenal dan disukai pasar luar negeri karena dianggap sebagai udang organik, dengan penggunaan pakan yang tidak terlalu banyak. Ini merupakan nilai tambah bagi produk kita,” jelasnya.
Meski demikian, peluang pasar tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat binaan. M4CR masih berupaya menginventarisasi kelompok yang berpotensi difasilitasi untuk menjangkau pasar ekspor.
Nugroho mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi adalah proses menghubungkan kelompok masyarakat dengan perusahaan eksportir. Penjajakan kerja sama belum berjalan mudah karena sebagian kelompok binaan ternyata telah memiliki badan usaha atau perusahaan sendiri.
“Kami pernah mencoba menginventarisasi kelompok binaan yang bisa difasilitasi untuk ekspor. Namun, ada beberapa hambatan yang membuat upaya tersebut belum terlaksana. Kami terus mencoba membangun kerja sama dengan beberapa perusahaan eksportir,” ungkapnya.
Kondisi kelembagaan tersebut membuat pola kemitraan harus disesuaikan. Sebab, kelompok yang sudah memiliki perusahaan sendiri memiliki struktur usaha dan pola pengelolaan masing-masing sehingga tidak mudah diarahkan untuk bekerja sama dengan perusahaan eksportir lain.
“Sebagian kelompok sudah memiliki perusahaan sendiri. Ini terkadang membuat proses mengarahkan mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan eksportir menjadi lebih sulit. Namun, upaya fasilitasi tersebut tetap kami lakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, M4CR mencatat peningkatan produksi kelompok masyarakat selama pelaksanaan program. Berdasarkan hasil pemantauan, volume produksi mengalami kenaikan berkisar tiga hingga lima kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya, dengan rata-rata peningkatan sekitar lima kali.
Namun, Nugroho menegaskan peningkatan volume produksi belum bisa langsung disimpulkan sebagai kenaikan pendapatan masyarakat. Fluktuasi harga komoditas perikanan membuat dampak ekonomi dalam bentuk nilai rupiah masih membutuhkan penghitungan tersendiri.
“Untuk perbandingan sebelum dan sesudah program, peningkatan yang baru bisa kami lihat adalah dari sisi produksi, belum pada peningkatan nilai tambah dalam rupiah. Sebab, kenaikan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan nilai pendapatan karena harga komoditas bisa berubah,” pungkasnya. (rz)
Iklan: Konferkab PWI Nunukan
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Survey Patok Perbatasan