Siapkan Skuadron Drone Militer, Lanud Anang Busra Perkuat Pengawasan

Marsma TNI Andreas A. Dhewo
Marsma TNI Andreas A. Dhewo

TARAKAN – Wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) berpeluang diperkuat dengan teknologi pengintaian udara. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia bersama Markas Besar TNI Angkatan Udara (Mabes TNI AU) merencanakan penempatan satu skuadron udara dengan alutsista military drone di Lanud Anang Busra Tarakan pada awal tahun 2027.

Kehadiran skuadron tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung tugas pengamanan wilayah udara, tetapi juga memperkuat pemantauan berbagai aktivitas ilegal di kawasan perbatasan, mulai dari penyelundupan narkotika, illegal fishing, illegal logging, hingga tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

Komandan Lanud Anang Busra, Marsekal Pertama (Marsma) TNI, Andreas A. Dhewo mengatakan, rencana peresmian skuadron tersebut tengah disiapkan Kemenhan bersama Mabes TNI AU. Keberadaan drone militer tersebut nantinya diharapkan menjadi salah satu sarana pendukung pengamatan dan pengintaian dari udara.

Menurutnya, teknologi pengintaian udara tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi berbagai potensi gangguan keamanan yang sulit dipantau melalui pengawasan konvensional. Terlebih, karakteristik wilayah Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan dukungan pengawasan dari berbagai unsur.

“Dukungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah Kaltara,” jelas Andreas.

Dia juga menyebut, sejumlah aktivitas yang berpotensi menjadi sasaran pemantauan di antaranya penangkapan ikan ilegal dan pembalakan liar. Selain itu, pengawasan juga dapat diarahkan terhadap kejahatan terorganisasi lintas negara (transnational organized crime).

“Drone ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan terhadap illegal fishing, illegal logging, maupun kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkotika, dan human trafficking,” paparnya.

Tidak hanya untuk mendukung kebutuhan internal TNI AU, Andreas memastikan teknologi tersebut juga berpeluang dimanfaatkan untuk membantu instansi lain. Di antaranya Polda Kaltara, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara, maupun kementerian dan lembaga yang membutuhkan dukungan pengamatan dari udara.

“Apabila Polda Kaltara, BNNP, ataupun instansi lainnya membutuhkan dukungan pengamatan dan pengintaian dari udara, tentunya kami siap berkoordinasi untuk membantu sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.

Andreas juga mengapresiasi sinergi TNI-Polri, BNNP, serta kementerian dan lembaga terkait yang selama ini terjalin dalam menjaga keamanan Kaltara. Menurutnya, kolaborasi tersebut telah memperlihatkan hasil, termasuk dalam pengungkapan kasus narkotika.

“Tidak hanya TNI Angkatan Udara, seluruh jajaran TNI akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan Polda Kaltara, BNNP, serta instansi terkait untuk mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Kaltara,” ujarnya.

Andreas pun berharap, kehadiran teknologi pengintaian udara serta penguatan kerja sama antarlembaga dapat memberikan kontribusi terhadap keamanan kawasan perbatasan. Selain menjaga kedaulatan negara, upaya tersebut juga diharapkan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

“Ke depan kita terus akan berkolaborasi dan akan saling mendukung satu sama lain demi tetap terjaganya kedaulatan NKRI, khususnya di udara, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat,” tutupnya. (rz)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Artikel Terkait