Soal Gugatan 2 ASN, BKPSDM Nunukan Bantah Ada Pelanggaran Prosedur Mutasi
Pemkab Nunukan Hargai Jalannya Sidang, Siapkan Saksi dari BKN
NUNUKAN – Gugatan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Nunukan masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Oleh penggugat, yakni Mutiq Hasan Nasir, S.H., M.A.P., dan Rachmansyah menilai, langkah yang dilakukan oleh Pemkab Nunukan melakukan mutasi tidak berlandaskan aturan perundang-undangan, sistem merit, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Soal ini, Pemkab Nunukan melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Kaharuddin kembali menegaskan, mutasi yang pada 7 April 2026 lalu telah melalui mekanisme pengawasan dan verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pernyataan ini sekaligus menanggapi keterangan ahli hukum dalam persidangan yang menyebut kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak bersifat mutlak dan harus tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berkeyakinan, apa yang disampaikan ahli itu sudah kami lakukan. Salah satu buktinya, BKN melalui Deputi Wasdal (Bidang Pengawasan dan Pengendalian) menerbitkan rekomendasi ketika dilakukan mutasi,” ujar Kahar.
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Ungkap Kahar lagi, usulan mutasi juga mereka ajukan melalui mekanisme yang berlaku. Setelah melalui proses verifikasi BKN, rekomendasi diterbitkan sebagai dasar bagi Bupati Nunukan untuk menindaklanjuti mutasi.
“Bupati tidak akan melakukan mutasi kalau tidak ada rekomendasi dari BKN. Salah satu klausul dalam rekomendasi itu memerintahkan Bupati agar segera melakukan mutasi. Karena itu, kami menindaklanjutinya,” katanya.
Selain mengacu pada rekomendasi BKN, Kahar juga menyebut, Pemkab Nunukan juga telah menjalani pemeriksaan Ombudsman RI terkait dugaan pelanggaran prosedur administrasi dalam pelaksanaan mutasi tersebut. Hasilnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI, tidak ditemukan pelanggaran prosedur maupun administrasi dalam proses mutasi.
“Ombudsman sudah mendalami masalah ini kurang lebih dua bulan. Dalam laporan hasil pemeriksaannya, tidak ada pelanggaran prosedur,” ungkapnya.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Terkait dasar regulasi penempatan jabatan yang tidak setara seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, menurut dia, hal itu sudah dalam pengawasan dan sudah dibenarkan oleh BKN. Mekanismenya, beber Kahar, mutasi ASN saat ini tidak lagi hanya bergantung pada keputusan internal pemerintah daerah atau hasil rapat tim pertimbangan.
“Setelah rapat tim pertimbangan, usulan dikirim lagi ke BKN melalui aplikasi Integrated Mutasi untuk diverifikasi. Apakah melanggar regulasi terkait manajemen ASN atau tidak,” jelasnya.
Meski demikian, perbedaan pandangan antara ahli dan pemerintah daerah, menurut Kahar, merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Kahar menegaskan, Pemkab Nunukan tidak ingin membangun opini di luar persidangan karena perkara tersebut masih berjalan.
“Kami menghormati apa yang disampaikan ahli di pengadilan. Di sisi lain, pemerintah daerah sebagai tergugat juga harus menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti administratif berkaitan dengan pelaksanaan mutasi itu,” ujarnya.
Kahar pun berharap majelis hakim dapat menilai seluruh argumentasi dan bukti yang disampaikan masing-masing pihak. Termasuk, pada sidang selanjutnya, kata Kahar, Pemkab Nunukan juga akan menghadirkan ahli dari BKN untuk dinilai argumentasinya.
“Apapun keputusannya tentu harus dihormati oleh semua pihak. Kita negara hukum, sehingga proses ini harus berjalan dan hasilnya nanti kita hormati,” katanya. (sq)
Artikel Terkait
- Hasil Tanding Taekwondo Dianulir, KONI KTT Sesalkan Dampak Psikologis Atlet
- Dinas Perikanan Siapkan Cold Storage, DPRD Minta Direalisasikan 2027
- Kampung Nelayan Merah Putih Disiapkan, DPRD Dorong Pemkot Tarakan Cari Lahan
- Wali Kota Tarakan Surati Gubernur, Minta Jalan Gajah Mada Dialihkan Jadi Jalan Kota