SSH Tarakan Disorot, DPRD Kota Tarakan Sebut Perlu Diperbarui Tahun Depan
TARAKAN — Standar Satuan Harga (SSH) yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kota Tarakan. Wakil rakyat ini menilai, pembaruan standar harga perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan, standar harga yang digunakan pemerintah daerah harus menyesuaikan perkembangan harga barang dan jasa di lapangan. Jika tidak diperbarui secara berkala, perbedaan antara SSH dan harga aktual berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.
Hal tersebut menjadi salah satu sorotan Komisi II saat menggelar rapat bersama mitra kerja BPKPAD. Dalam rapat tersebut, DPRD mendorong adanya keterlibatan aktif seluruh OPD dalam proses penyusunan maupun pembaruan SSH.
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Menurut Simon, OPD tidak boleh hanya menunggu hasil penetapan standar harga dari BPKPAD. Setiap instansi harus memanfaatkan proses asistensi untuk menyampaikan masukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
“OPD-OPD harus proaktif untuk memberikan masukan standar satuan harga kepada BPKPAD yang selanjutnya akan menjadi pedoman pelaksana pekerjaan,” ujar Simon.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Ia menilai, pembaruan SSH penting dilakukan agar perencanaan anggaran tidak menggunakan standar harga yang sudah tidak relevan. Sebab, ketidaksesuaian harga dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
Karena itu, Komisi III berharap BPKPAD dapat mengakomodasi berbagai masukan OPD dalam proses evaluasi dan pembaruan standar harga. Simon menargetkan pembaruan SSH tersebut dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Dengan begitu, standar yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dapat lebih sesuai dengan kondisi aktual.
“Harapan kita, pada 2027 nanti sudah ada peningkatan dan pembaruan terhadap standar satuan harga yang dikelola BPKPAD,” tegasnya.
Selain persoalan SSH, Komisi II juga mengevaluasi kondisi anggaran BPKPAD. Simon menyebutkan, anggaran instansi tersebut secara umum masih berjalan normal meskipun mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar pengurangan anggaran tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan. BPKPAD diharapkan tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal, terutama dalam mendukung kebutuhan OPD dan tata kelola keuangan daerah. (rz)