TANJUNG SELOR – Kabar yang sempat memicu kegelisahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya terjawab.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak mengalami pemotongan dan tetap dibayarkan secara penuh.
Penegasan tersebut disampaikan langsung Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di sela kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) PDRB Kasulampua yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4/2026).
Di tengah isu efisiensi anggaran yang berkembang dan sempat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pemangkasan hak ASN, Gubernur Zainal memastikan kondisi keuangan daerah masih cukup stabil untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
“TPP tidak ada yang kita potong dan tetap dibayarkan. Bahkan gaji ke-13 sudah kita salurkan saat Idulfitri,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang beredar di lingkungan ASN Pemprov Kaltara, mulai dari isu keterlambatan pembayaran hingga kemungkinan pengurangan nilai TPP akibat tekanan fiskal daerah.
Hingga saat ini, tidak ada penurunan nilai TPP maupun kendala dalam penyalurannya, yang tetap dilakukan tepat waktu sesuai mekanisme.
Menurut Gubernur, keputusan untuk mempertahankan TPP secara utuh merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan ASN, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Setiap ASN punya kebutuhan berbeda-beda. Karena itu, TPP tetap kita jaga utuh agar tidak menambah beban mereka,” jelasnya.
Meski demikian, Zainal tidak menampik adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, Pemprov Kaltara berkomitmen untuk tetap mengelola keuangan secara cermat agar hak-hak ASN tetap menjadi prioritas utama.
Ia juga berharap adanya dukungan tambahan dari pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga keberlanjutan program kesejahteraan ASN dapat terus terjaga.
“Kita berharap ada dukungan anggaran dari pusat, agar stabilitas keuangan daerah tetap kuat dan kesejahteraan ASN bisa terus kita pertahankan,” tambahnya.
Dengan adanya kepastian ini, diharapkan keresahan ASN di lingkungan Pemprov Kaltara dapat mereda. Pembayaran TPP tanpa potongan serta pencairan gaji ke-13 menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah tetap berpihak pada kesejahteraan pegawainya. (rk)
