Bagi Asis (41), meninggalkan kampung halaman di Palabuhanratu, Sukabumi, bukan keputusan mudah. Ia rela menyeberang ribuan kilometer ke Kalimantan Utara demi satu harapan sederhana: pekerjaan tetap dengan gaji bulanan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Namun, impian itu justru berubah menjadi kekecewaan.
Muhammad Rizky, satukaltara.com
BERSAMA 20 warga Jawa Barat lainnya, Asis menerima tawaran bekerja sebagai penyadap karet di perkebunan wilayah Sajau, Kabupaten Bulungan. Informasi yang mereka terima terdengar menjanjikan. Gaji bulanan sekitar Rp3,9 juta, tambahan uang absensi Rp400 ribu, serta jatah beras 20 kilogram setiap bulan menjadi alasan kuat mereka berangkat.
“Yang dari Jawa Barat ke sini itu 21 orang. Diiming-imingi gaji Rp3,9 juta. Katanya bulanan, absensi Rp400 ribu, dapat beras 20 kilo satu bulan,” kenangnya saat ditemui di Tarakan, Jumat (7/8/2026).
Tawaran pekerjaan itu datang dari dua orang yang dikenalnya sebagai Hendra dan Abdul Manan. Meski baru saling mengenal, kabar tersebut menyebar dari mulut ke mulut. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan di kampung, kesempatan itu dianggap sebagai jalan keluar.
“Daripada tidak ada kerjaan di rumah, kami pikir lebih baik berangkat,” ujarnya.
Harapan mulai memudar begitu mereka tiba di lokasi perkebunan. Bukannya langsung menerima sistem gaji bulanan seperti yang dibayangkan, mereka diwajibkan menjalani masa pelatihan selama sebulan dengan upah harian Rp75 ribu.
Selama sekitar 20 hari bekerja, penghasilan yang diterima memang mencapai sekitar Rp1,5 juta. Namun setelah dipotong berbagai kebutuhan dan kasbon, uang yang dibawa pulang hanya sekitar Rp1,1 juta. “Aslinya Rp1,5 juta. Karena ada potongan, saya terima sekitar Rp1,1 juta,” katanya.
Kekecewaan semakin besar ketika mereka mengetahui sistem kerja setelah masa pelatihan ternyata menggunakan skema borongan. Besarnya penghasilan bergantung pada hasil sadapan, bukan gaji tetap sebagaimana yang dijelaskan saat perekrutan.
“Kalau sudah produksi katanya sistemnya borongan, tergantung hasil. Kami lihat tiap hari, kalau seperti itu bagaimana untuk keluarga di rumah,” ucap Asis.
Persoalan lain muncul saat mereka baru menerima dokumen kontrak kerja setelah berada di lokasi. Di dalam kontrak itu tercantum masa kerja satu tahun dengan sistem penghasilan yang berbeda dari informasi awal.
“Pas dikasih lembarannya, kontraknya satu tahun. Kami tanya soal slip gaji Rp3,9 juta, tapi dari HRD bilang tidak ada, kerjanya borongan,” tuturnya.
Merasa informasi yang diterima sejak awal tidak sesuai dengan kenyataan, 15 pekerja akhirnya memutuskan meninggalkan mess perkebunan. Mereka menuju Tarakan untuk mencari perlindungan dan meminta arahan kepada Polres Tarakan. Sementara enam pekerja lainnya masih bertahan karena ditempatkan di divisi berbeda.
Asis menegaskan, persoalan yang mereka alami bukan karena diminta membayar biaya perekrutan. Menurutnya, inti masalah adalah perbedaan informasi mengenai sistem kerja dan penghasilan. “Bukan masalah kami kasih uang. Ketipunya di informasi kerja yang dijanjikan,” tegasnya.
Di tengah kebingungan, para pekerja juga mendengar cerita bahwa kasus serupa diduga pernah dialami pekerja lain. Informasi itu membuat mereka semakin yakin untuk tidak melanjutkan pekerjaan tersebut.
Kini, belasan pekerja itu masih bertahan di Tarakan dengan bekal yang semakin menipis. Sebagian hanya menggenggam uang Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Jauh dari cukup untuk membeli tiket kembali ke Jawa Barat.
Di perantauan yang semula diharapkan menjadi tempat mengubah nasib, mereka kini hanya menyimpan satu harapan, ada uluran tangan agar bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga.
Bagi mereka, perjalanan mencari penghidupan yang lebih baik ternyata menyisakan pelajaran pahit bahwa tidak semua janji pekerjaan berakhir sesuai harapan. (***)
