Ambisi Juara Umum Terbentur Anggaran, Belasan Cabor Tarakan Tak Dibiayai

Ambisi Juara Umum Terbentur Anggaran, Belasan Cabor Tarakan Tak Dibiayai

TARAKAN – Ambisi Kota Tarakan mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 di Kabupaten Malinau dibayangi keterbatasan anggaran. Dari sekitar 44 hingga 46 cabang olahraga (cabor) yang tercatat di KONI Tarakan, hanya 31 cabor yang mendapat pembiayaan dari pemerintah daerah.

Artinya, belasan cabor lainnya harus mencari dukungan secara mandiri jika ingin tetap ambil bagian dalam pesta olahraga tingkat provinsi tersebut. Kondisi ini memperlihatkan tantangan Tarakan dalam menjaga dominasi prestasi di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Tarakan Agustina Momongan mengatakan, pembatasan pembiayaan dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah kota.

“Kalau kekuatan atlet, semuanya tentu merasa punya potensi. Tetapi sekali lagi, ini berkaitan dengan kekuatan anggaran. Kami sebenarnya tidak mengecilkan arti olahraga. Semua sektor pembangunan penting, termasuk olahraga. Hanya saja, ada batasan anggaran sehingga inilah yang bisa kami dukung untuk kemajuan Porprov dan keberangkatan atlet,” ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Untuk mendukung keikutsertaan kontingen Tarakan, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp950 juta melalui Disbudporapar. Anggaran tersebut terdiri dari alokasi awal Rp700 juta dan tambahan Rp250 juta melalui perubahan APBD atas kebijakan Wali Kota Tarakan.

Selain itu, KONI Tarakan turut menyiapkan dukungan sekitar Rp100 juta. Dengan demikian, total dukungan pembiayaan yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,05 miliar.

Agustina menjelaskan, anggaran awal Rp700 juta disusun dengan mengacu pada kebutuhan Porprov pertama. Saat itu, Tarakan hanya mengikuti sekitar 30 cabor. Sementara jumlah cabor yang tercatat di KONI saat ini meningkat menjadi sekitar 44 hingga 46 cabor.

“Waktu membuat anggaran, acuannya memang Porprov pertama. Kami mencoba memasukkan kebutuhan untuk Porprov II karena saat itu belum tahu pasti apakah kegiatan ini akan terlaksana. Dari anggaran Rp700 juta ternyata masih kurang, sehingga kemudian ditambahkan lagi Rp250 juta,” ungkapnya.

Dari 31 cabor yang mendapat pembiayaan pemerintah, terdapat enam cabor tambahan yang mengikuti secara mandiri. Lima di antaranya merupakan cabor pertandingan, sedangkan satu lainnya mengikuti ekshibisi domino.

Secara keseluruhan, kontingen Tarakan diperkirakan mencapai 743 orang, termasuk atlet dan unsur pendukung. Jumlah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan keberangkatan dan keikutsertaan kontingen.

Persoalan lain muncul dari proses penentuan cabor yang masuk dalam daftar pembiayaan. Agustina mengungkapkan, dalam rapat kerja KONI sebelumnya, baru 15 cabor yang memasukkan surat kesediaan mengikuti Porprov. Padahal, pihak provinsi telah meminta kepastian jumlah cabor yang akan berpartisipasi.

“Pada saat rapat kerja kemarin, yang memasukkan surat baru 15 cabor. Padahal dari provinsi sudah meminta kepastian. Akhirnya pada hari itu juga dilakukan upaya untuk melengkapi pendaftaran cabor lainnya,” bebernya.

Saat ini, daftar 31 cabor yang dibiayai pemerintah telah dikunci. Cabor di luar daftar tersebut tidak lagi bisa dimasukkan dalam pembiayaan, meskipun nantinya terdapat cabor yang mengundurkan diri.

Jika ada cabor yang batal berangkat, anggarannya dapat dialihkan kepada cabor lain yang sudah masuk dalam daftar 31 cabor tersebut.

“Kalau misalnya ada satu cabor yang mundur, alokasinya bisa kami distribusikan ke yang lain, tetapi tetap dalam posisi 31 cabor itu. Tidak boleh lagi ada cabor dari luar yang dimasukkan,” tegasnya.

Meski pembiayaan keberangkatan dibatasi, pemerintah tetap memberikan akses penggunaan fasilitas olahraga milik daerah secara gratis untuk latihan maupun pemusatan latihan atau training center (TC).

“Pokoknya kami bantu. Kalau mereka mau menggunakan sarana olahraga untuk latihan, silakan. Kami bebaskan dari segala retribusi selama penggunaannya memang untuk memperkuat persiapan atlet menghadapi Porprov,” katanya.

Pemerintah juga memastikan atlet yang memperkuat kontingen Tarakan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Atlet dengan KTP di luar Kaltara tidak diperkenankan memperkuat kontingen.

Di tengah keterbatasan pembiayaan tersebut, Agustina tetap memasang target tinggi. Ia berharap 31 cabor yang mendapat dukungan pemerintah mampu memaksimalkan persiapan dan kembali membawa Tarakan menjadi juara umum Porprov II Kaltara.

“Kami tetap optimistis, sebagaimana cabor-cabor juga optimistis, untuk Porprov II nanti Tarakan tetap juara umum,” harapnya. (rz)

Artikel Terkait