Hampir 50 Persen Target M4CR di Kaltara

Hampir 50 Persen Target M4CR di Kaltara

TARAKAN — Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat porsi besar dalam pelaksanaan program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Kementerian Kehutanan. Hampir 50 persen dari keseluruhan target program rehabilitasi mangrove tersebut berada di provinsi ini. Besarnya target itu sekaligus menjadi tantangan bagi Kaltara untuk membuktikan keberhasilan pengelolaan ekosistem pesisir yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) sekaligus Executive Director M4CR Project, Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kaltara memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan M4CR di Kaltara diharapkan tidak hanya berdampak pada pemulihan ekosistem mangrove, tetapi juga menjadi tolok ukur pelaksanaan rehabilitasi mangrove di wilayah lain.

“Kami ingin Kaltara benar-benar berhasil sehingga bisa menjadi benchmark untuk kegiatan rehabilitasi, khususnya ekosistem mangrove,” ujar Zainal, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan M4CR menggunakan tiga pendekatan dalam pengelolaan ekosistem hutan. Meliputi menjaga kawasan yang kondisinya masih baik, mempertahankan ekosistem yang sudah bagus, serta memulihkan wilayah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.

Ketiga pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan hutan, termasuk ekosistem mangrove yang memiliki peran penting bagi kawasan pesisir Kalimantan Utara.

Namun, salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan tambak di kawasan mangrove. Pengelolaan tambak dinilai perlu diarahkan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak mengorbankan fungsi ekologis kawasan tersebut.

Zainal menyebut sistem silvofishery atau wanamina dapat menjadi salah satu solusi. Sistem ini mengintegrasikan kegiatan budidaya perikanan dengan pelestarian mangrove sehingga fungsi lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.

“Pengelolaan tambak yang ada di ekosistem mangrove menjadi salah satu tantangan utama. Kami berharap silvofishery bisa menjadi contoh yang baik, sehingga secara ekologi tetap terjaga dan sosial ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” katanya.

Selain pemulihan lingkungan, M4CR juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Salah satu upaya yang dilakukan melalui skema matching grant atau hibah produktif bagi kelompok masyarakat yang mengembangkan usaha berbasis potensi lokal dan berkaitan dengan rehabilitasi mangrove.

Zainal mengatakan, pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya melihat M4CR sebagai program penanaman atau pemulihan hutan, tetapi juga merasakan manfaat langsung terhadap kesejahteraan mereka.

“Matching grant ini menjadi salah satu bagian dari kegiatan M4CR untuk menunjukkan program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhatian kami mencakup aspek ekologi sekaligus sosial ekonomi. Ini juga menjadi cara membangun kepercayaan masyarakat agar mereka melihat kegiatan M4CR sebagai program yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam mekanismenya, masyarakat terlebih dahulu mengajukan proposal usaha. Proposal yang masuk kemudian melalui proses penilaian oleh komite investasi sebelum kelompok masyarakat ditetapkan sebagai penerima hibah.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dukungan produktif untuk mengembangkan kegiatan produksi yang memiliki keterkaitan dengan rehabilitasi mangrove.

“Tim sudah mengumpulkan proposal-proposal yang diajukan masyarakat. Kemudian, proposal tersebut dinilai oleh komite investasi dan bantuan diberikan dalam bentuk hibah produktif agar masyarakat bisa mengembangkan kegiatan produksi yang berkaitan dengan rehabilitasi mangrove,” ungkap Zainal.

Tidak berhenti pada penyaluran bantuan, pengelola M4CR juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha kelompok penerima hibah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan mengalami pertumbuhan, masih stagnan, atau justru tidak lagi aktif.

Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hibah produktif benar-benar memberikan dampak dan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Pastinya tetap kami monitor. Kami melihat apakah usaha yang sudah menerima hibah berkembang, masih stagnan, atau justru tidak aktif. Kami berharap semuanya bisa berkembang. Hibah produktif ini menjadi pemicu agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik,” tutupnya. (rz)

Iklan: Konferkab PWI Nunukan

Iklan: Survey Patok Perbatasan

Artikel Terkait