Pupuk NPK Sulit Didapat, DPRD Nunukan Soroti Anggaran Penanganan Hama Padi
di
NUNUKAN – Petani di Kabupaten Nunukan masih menghadapi persoalan pupuk NPK yang sulit diperoleh. Di sisi lain, anggaran khusus untuk menangani hama tanaman padi juga belum tersedia. Dua masalah ini menjadi sorotan salah seorang anggota DPRD, Andi Fajrul, menjelang pembahasan APBD 2027.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan itu menilai, peningkatan produksi pertanian tidak cukup hanya dengan mendorong petani menanam, tetapi juga harus diikuti ketersediaan pupuk dan penanganan hama yang memadai.
Ia mempertanyakan sulitnya petani Nunukan mendapatkan pupuk NPK, termasuk jenis nonsubsidi, padahal produksi pupuk di Kalimantan Timur cukup besar.
“Produksi pupuk di Kalimantan Timur itu besar, tapi kenapa petani kita di Nunukan sulit dapat pupuk NPK, bahkan yang nonsubsidi sekalipun. Ini yang harus dievaluasi distribusinya oleh PT Pupuk Indonesia,” ujar Andi Fajrul, Kamis (29/10/2026).
Selain distribusi pupuk, ia menyoroti belum adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan hama tanaman padi. Menurutnya, serangan hama dapat menghambat hasil panen jika tidak ditangani secara optimal.
“Kalau hama tidak ditangani dengan anggaran yang jelas, bagaimana produksi mau meningkat? Ini harus jadi perhatian kita bersama,” katanya.
Karena itu, Andi Fajrul meminta persoalan yang dihadapi petani menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Nunukan 2027. Ia mengajak kelompok tani, Brigade Pangan, dan pelaku pertanian menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung kepada Komisi II DPRD selama pembahasan anggaran yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026.
“Silakan sampaikan langsung aspirasi dan kebutuhannya ke Komisi II. Pembahasan anggaran sampai akhir November ini, jadi ini momentumnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, anggaran sektor pertanian harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan petani, bukan sekadar mengejar besarnya penyerapan.
“Jangan hanya mengejar penyerapan anggaran yang besar. Yang penting itu manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” tegasnya.
Di luar persoalan pupuk dan hama, Andi Fajrul juga mendorong dukungan terhadap mekanisasi pertanian. Ia mencontohkan upaya memperjuangkan pengadaan mesin panen jagung melalui pokok-pokok pikirannya agar petani mendapat bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi lahan.
Ia turut mengimbau agar petani didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga memiliki perlindungan ketika mengalami kecelakaan saat bekerja di lahan pertanian.
Andi Fajrul berharap pemerintah daerah, DPRD, instansi pertanian, dan kelompok tani dapat memperkuat koordinasi untuk meningkatkan hasil pertanian di Nunukan. Menurutnya, kebijakan dan anggaran yang disusun harus menjawab persoalan di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. (ryn)
Artikel Terkait
- Akhirnya, Nama Irwan Sabri Masuk Daftar Panggilan Kejari Nunukan
- Ganti Rugi Lahan Perbatasan Belum Jelas, Warga Sebatik Utara Berutang hingga Rp500 Juta
- Ambisi Juara Umum Terbentur Anggaran, Belasan Cabor Tarakan Tak Dibiayai
- Bantuan Alat Usaha Rp100 Juta per Kelompok, Rahmawati Khawatir Berujung Dijual