Sudah Ngadu ke Ketua RT sampai Polisi, Jemuran Rumput Laut di Jalan Lingkar Ini Belum Juga Ditindak
NUNUKAN - Pembangunan jemuran rumput laut dikeluhkan dua pemilik usaha kafe mini di kawasan Jalan Lingkar Nunukan, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan. Keduanya adalah Ela dan Salmansyah. Mereka mempersoalkan keberadaan konstruksi jemuran rumput laut yang dibangun sejak Agustus 2026 di kawasan perairan, tepat di hadapan area meja dan kursi pengunjung kafe mereka.
Keberadaan konstruksi tersebut dikhawatirkan mengurangi daya tarik pemandangan di kafe mereka yang berhadapan langsung dengan laut. Selain itu, juga bisa menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu kebersihan dan kenyamanan pelanggan.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Melalui kuasa hukumnya, Febrianus Felis, S.H., C.Med., Ela dan Salmansyah mempertanyakan alasan pemerintah yang belum hadir menyelesaikan permasalahan mereka. Padahal, kasus itu sudah disampaikan kepada sejumlah pihak terkait.
"Kami sudah menempuh jalur persuasif, mulai dari kepolisian, Ketua RT, pemerintah kelurahan, dan Satpol PP. Namun, belum ada penyelesaian konkret. Sementara itu, pembangunan terus berlangsung dan rumput laut bahkan sudah mulai dijemur," kata Felis, Rabu (11/11/2026).
Informasinya, konstruksi jemuran rumput laut tersebut dibangun sejak Agustus 2026 di kawasan perairan, tepat di hadapan area meja dan kursi pengunjung yang menghadap langsung ke laut. Oleh Ela dan Salmansyah, Keberadaan konstruksi tersebut dikhawatirkan mengurangi daya tarik pengunjung yang ingin menikmati pemandangan di pesisir. Selain itu, aroma tak tidak sedap dari rumput laut turut menghalangi pengunjung untuk singgah.
Saking seriusnya persoalan ini, kata Felis, dia bersama kliennya sudah mendatangi Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tunon Taka Nunukan pada 29 Oktober 2026, untuk menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Hal ini dilakukan agar pihak kepolisian memfalitasi kedua belah pihak melalui mediasi untuk mencegah potensi konflik antarpelaku usaha, bukan untuk menuduh pemilik jemuran melakukan tindak pidana.
Oleh kepolisian, mereka disarankan agar melakukan komunikasi dengan Ketua RT yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Saran tersebut, kata Felis, sudah diikuti dengan mendatangi Ketua RT 007.
"Ketua RT juga sempat menyampaikan kepada klien saya bahwa sudah ada komitmen untuk tidak lagi membangun fondasi atau jemuran rumput laut baru di Jalan Lingkar. Kalau memang demikian, mengapa pembangunan baru masih berlangsung? Ini yang perlu dijelaskan pemerintah," ungkapnya.
Karena belum memperoleh kepastian, Felis bersama kedua klien mendatangi Kantor Kelurahan Selisun untuk meminta fasilitasi mediasi. Pihak kelurahan menyampaikan keterbatasan kewenangan melakukan penindakan.
Tak sampai di situ, Felis juga menghubungi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Nunukan, Edy, agar diadakan mediasi pada Senin atau Selasa pekan berikutnya. "Kami menyetujui rencana mediasi itu, tetapi meminta agar ada kesepakatan penghentian sementara kegiatan. Faktanya, Rabu sore rumput laut justru sudah mulai dijemur," katanya.
Felis pun berharap agar pemerintah mengutamakan penyelesaian secara damai. Namun, Felis menegaskan, pemerintah harus segera memberikan kepastian mengenai pengawasan dan penataan aktivitas rumput laut di kawasan perairan tersebut.
"Jangan tunggu konflik antarmasyarakat terjadi, baru pemerintah hadir. Kami sudah berupaya mencegahnya melalui pengaduan dan permintaan mediasi. Pemerintah harus menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar koordinasi tanpa kepastian," pungkasnya.
PERGUB KALTARA TENTANG PENGELOLAAN RUMPUT LAUT DISOROT
SOAL kasus ini, Felis tak main-main. Dia dengan tegas meminta Satpol PP Kabupaten Nunukan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) segera berkoordinasi untuk memeriksa legalitas serta kesesuaian lokasi pembangunan jemuran rumput laut tersebut.
Ia merujuk Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumput Laut. Pada pasal 7 ayat (2) huruf a, kata dia, mengatur bahwa kegiatan penjemuran rumput laut harus dilakukan di tempat dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan estetika.
Selain itu, beber Felis, pasal 11 ayat (1) mewajibkan kegiatan pascapanen rumput laut menerapkan cara pengolahan yang baik, serta memenuhi persyaratan standar sanitasi. Sementara pada pasal 15 ayat (2) huruf c mengatur tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait.
Ketentuan tersebut, nilai Felis, relevan untuk memastikan aktivitas penjemuran tidak mengabaikan kebersihan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang menjalankan usaha di sekitarnya. Felis juga meminta DKP Kaltara memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang laut, termasuk status lokasi dan dokumen persetujuan yang diwajibkan berdasarkan jenis kegiatan tersebut.
"Jangan sampai persoalan kewenangan membuat pemerintah saling menunggu, sementara masyarakat tidak memperoleh kepastian," tegasnya.
Sementara itu, Ela mengaku khawatir keberadaan jemuran rumput laut berdampak pada usaha yang telah dijalankannya sejak Juni 2023. Pengunjung di tempat usahanya, datang untuk menikmati kopi dan pemandangan laut, belakangan terganggu dengan keberadaan tempat jemur rumput laut tersebut.
"Sekarang tepat di hadapan tempat duduk mereka ada jemuran rumput laut. Bahkan sudah ada pelanggan yang mempertanyakan keberadaan bangunan itu," kata Ela.
Keluhan serupa disampaikan Salmansyah, yang menjalankan usahanya sejak Maret 2026. Dia menekankan, pihaknya tidak melarang orang lain mencari nafkah, namun dia berharap kedua belah pihak bisa saling mengerti.
"Kami juga mencari nafkah di sini. Kami hanya berharap pemerintah memberikan solusi agar kegiatan usaha tidak saling mengganggu," ujarnya. (sq)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal