NUNUKAN – Ketika pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari dalam negeri tersendat, masyarakat di wilayah perbatasan Nunukan memiliki alternatif yang secara geografis justru lebih mudah dijangkau: BBM dari Malaysia.
Kondisi itu menjadi sorotan Komisi II DPRD Nunukan. Bagi daerah perbatasan, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut kuota BBM, tetapi juga menunjukkan rapuhnya sistem distribusi ketika jalur pasokan utama mengalami gangguan.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan Ramsah mengatakan, hingga kini Nunukan belum memiliki depo BBM. Pasokan masih mengandalkan distribusi dari Tarakan melalui jalur laut.
Ketergantungan itu membuat pasokan BBM Nunukan rentan terganggu ketika terjadi cuaca buruk, gangguan pelayaran maupun kendala pada sarana angkut.
“Kalau pasokan hanya bergantung pada satu sumber dan terjadi gangguan kapal atau cuaca, masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Karena itu, stok penyangga dan sistem distribusi alternatif perlu menjadi perhatian,” ujar Ramsah.
Persoalan tersebut disampaikan Komisi II DPRD Nunukan saat melakukan audiensi dengan jajaran Komite BPH Migas periode 2025–2029 di Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Jumat (2/10).
Menurut Ramsah, pemerintah perlu melihat persoalan BBM Nunukan lebih jauh dari sekadar menghitung kecukupan kuota. Yang juga harus dipastikan adalah kemampuan sistem distribusi mempertahankan pasokan ketika jalur utama tidak dapat beroperasi.
Situasi menjadi lebih sensitif di wilayah Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ketika BBM dari dalam negeri mengalami kekosongan, masyarakat memiliki pilihan lain dari negara tetangga yang secara geografis lebih mudah dijangkau.
Dalam kondisi tertentu, harga BBM Malaysia di Sebatik disebut dapat mencapai sekitar Rp25 ribu per botol ketika SPBU mengalami kekosongan.
“Ketika BBM dalam negeri tidak tersedia, alternatif dari Malaysia menjadi pilihan yang secara geografis lebih mudah dijangkau,” katanya.
Ramsah menilai, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak awal. Pemerintah dan BPH Migas tidak cukup hanya memastikan kuota tersedia, tetapi juga perlu memperkuat stok penyangga dan menyiapkan jalur distribusi alternatif.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar tambahan angka kiloliter. Kita ingin memastikan BBM itu tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Kalau titik layanannya kurang, kita perlu tambah titik layanan. Kalau distribusinya menjadi persoalan, distribusinya yang harus diperkuat,” tegasnya.
Menurut dia, gangguan pelayaran selama beberapa hari saja berpotensi menggerus stok BBM di tingkat penyalur. Ketika stok menipis, masyarakat dapat menghadapi antrean panjang sekaligus kenaikan harga BBM di tingkat eceran.
Karena itu, Komisi II juga mengusulkan adanya kapal cadangan atau sistem armada alternatif. Skema tersebut dinilai penting agar distribusi tetap berjalan ketika sarana angkut utama mengalami gangguan.
“Kita juga harus memikirkan mitigasi. Jangan sampai ketika terjadi gangguan baru kita mencari solusi. Kita ingin ada sistem yang membuat pasokan tetap bisa bergerak ketika jalur utama mengalami masalah,” ungkapnya.
Bagi Nunukan, kepastian pasokan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Mulai dari transportasi, nelayan, perdagangan, pertanian, perkebunan, budidaya rumput laut hingga mobilitas warga di wilayah perbatasan bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Ramsah menegaskan, persoalan distribusi dan ketahanan pasokan perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan BBM di Nunukan.
“Jangan sampai ketika SPBU kosong, masyarakat perbatasan justru lebih mudah mendapatkan BBM dari negara tetangga daripada dari sistem distribusi dalam negeri,” pungkasnya. (ryn)
