TARAKAN – Besarnya potensi minyak dan gas bumi (migas) di Kalimantan Utara (Kaltara) belum cukup jika manfaat ekonominya tidak dirasakan masyarakat setempat. Pengusaha daerah perlu mendapat ruang dalam rantai bisnis industri migas, sementara tenaga kerja lokal harus memperoleh kesempatan sesuai kompetensinya.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan hal tersebut saat menerima kunjungan kehormatan SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kaltara, Rabu (14/10/2026).
Menurut Zainal, perusahaan migas tidak hanya dituntut mengelola sumber daya alam secara profesional. Aktivitas industri tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan pengusaha lokal dan penyerapan tenaga kerja setempat.
“Kita bersyukur potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Potensi tersebut diharapkan dikelola secara profesional agar hasilnya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat,” ujar Zainal.
Ia meminta perusahaan yang tergabung dalam KKKS memperhatikan keberadaan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan operasional. Pengadaan barang, jasa, hingga berbagai kebutuhan pendukung industri migas dinilai dapat membuka peluang bisnis bagi pengusaha daerah.
Namun, keterlibatan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan dan persyaratan yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, pengusaha lokal diharapkan tidak hanya menyaksikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mendapat kesempatan mengambil bagian dalam rantai pasok industri.
Selain peluang usaha, Zainal meminta perusahaan memberikan perhatian terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri migas.
“Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam KKKS kami harapkan memperhatikan pengusaha-pengusaha lokal. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan juga diprioritaskan dari tenaga lokal,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga menyoroti pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Zainal meminta penyaluran program tersebut dilakukan secara terbuka dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar manfaatnya tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten diperlukan untuk memetakan kebutuhan masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dengan begitu, program CSR dapat menjangkau daerah yang membutuhkan dukungan.
“Untuk CSR harus ada keterbukaan, harus ada komunikasi yang baik dengan Pemprov atau Pemkab. Jangan sampai ada satu wilayah, satu daerah, ataupun satu tempat yang selalu mendapatkan CSR, ada beberapa tempat yang tidak pernah mendapatkan CSR. Ini yang kita sampaikan tadi, sehingga CSR yang dijalankan itu ada pemerataan,” tegasnya.
Zainal menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai sektor yang perlu diprioritaskan dalam program CSR. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai penting untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. “Terutama pendidikan, kesehatan yang kita prioritaskan, kemudian bisa untuk UMKM juga,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Zainal turut mengungkapkan adanya potensi gas di wilayah Sembakung. Namun, ia belum memerinci besaran potensi, status pengembangan, maupun rencana pemanfaatannya. “Memang ada beberapa lokasi baru, terutama untuk gas di wilayah Sembakung,” ungkapnya.
Potensi tersebut menambah perhatian terhadap pengembangan sektor migas di Kaltara. Meski demikian, besarnya sumber daya alam perlu diikuti upaya membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat daerah.
Peluang bagi pengusaha lokal, penyerapan tenaga kerja setempat, serta program CSR yang merata menjadi sejumlah hal yang ditekankan pemerintah provinsi agar aktivitas industri migas memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat Kaltara. (rz)
